JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam merespons isu beras oplosan yang belakangan menjadi sorotan publik. Setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan praktik curang dalam distribusi beras premium, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera mengambil langkah cepat dengan memanggil jajaran PT Food Station Tjipinang Jaya pada Selasa (22/07/2025) sore.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem distribusi pangan, khususnya beras, berjalan sesuai standar dan bebas dari manipulasi.
“Direncanakan memang sore ini juga ada pertemuan dengan Food Station,” ungkap Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim di Balai Kota Jakarta.
Chico menegaskan bahwa Pemprov Jakarta memegang teguh prinsip keterbukaan informasi dan siap mendukung segala bentuk proses hukum bila diperlukan. Menurutnya, transparansi adalah kunci untuk memastikan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola pangan tetap terjaga.
“Kita tunggu aja, tentunya kita ingin semuanya berjalan secara transparan, dan memang kalau ada penegakan hukum yang harus dilakukan, kita serahkan kepada pihak yang memang berwenang,” ujar Chico.
Sebelumnya, dalam sebuah acara di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya praktik pengoplosan beras biasa yang dikemas ulang dan diberi label premium, lalu dijual di atas harga eceran tertinggi. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk penipuan dan pidana ekonomi berat.
“Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana,” kata Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran program Kopdes Merah Putih.
Tak hanya itu, Prabowo mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian hingga Rp100 triliun setiap tahunnya akibat praktik semacam ini. Ia menegaskan bahwa keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir kelompok usaha yang tak bertanggung jawab.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ungkapnya.
Presiden pun langsung menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera mengusut dan menindak para pelaku.
“Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke, kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” tegasnya.
Pemprov Jakarta menegaskan bahwa langkah cepat dan koordinatif antara pusat dan daerah menjadi penting untuk menjaga integritas distribusi pangan sekaligus melindungi hak konsumen dari praktik curang. []
Diyan Febriana Citra.