PARLEMENTARIA – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti ketimpangan serius dalam sistem pendidikan daerah. Dalam Rapat Paripurna ke-25, Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera menuntaskan masalah akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil serta penyandang disabilitas.
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan pandangan ini dalam Rapat Paripurna ke-25. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (21/07/2025), mengagendakan penyampaian tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap pendapat Gubernur Kaltim atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pendidikan.
“Kami mendorong pembangunan manusia yang memiliki daya saing dengan memangkas kesenjangan di daerah terpencil dan perhatian terhadap kelompok disabilitas bukan hanya wacana,” ujar Fuad, yang juga duduk sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim.
Fraksi Gerindra juga meminta agar perhatian diperluas mencakup anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan warga terdampak bencana. Kelompok-kelompok rentan ini, menurut mereka, harus menjadi prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan pendidikan. Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendesak Pemprov Kaltim untuk segera menyelaraskan strategi teknologi dalam sektor pendidikan, mengingat era digital yang terus berkembang.
“Pendidikan harus membangun karakter berdaya saing sekaligus memiliki akar budaya lokal, perhatian terhadap disabilitas dan kelompok rentan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata dan anggaran serta traspormasi digital di sektor pendidikan kini bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan,” kata Fuad, sapaan akrabnya, menggarisbawahi pentingnya langkah konkret dan adaptasi teknologi.
Mengakhiri pidatonya, Fuad menegaskan dukungan penuh Fraksi Gerindra terhadap pembahasan Ranperda ini. Dukungan ini didasari semangat untuk membawa perbaikan menyeluruh bagi dunia pendidikan di Kaltim. Untuk itu, Ranperda ini direkomendasikan untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim.
“Untuk pembahasan yang lebih lanjut tentang isi Ranperda tersebut Fraksi Partai Gerindra melimpahkan pembahasan dilakukan oleh Panitia Khusus dan sekali lagi kami mengucapkan trimakasih kepada Pemprov Kaltim atas upaya yang dilakukan untuk dunia pendidikan di kaltim,” tutup Fuad, menandakan berakhirnya penyampaian pandangan fraksinya. Dorongan ini diharapkan menjadi katalisator bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Kalimantan Timur.[]
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna