PARLEMENTARIA – Kemajuan pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda tampak nyata dalam beberapa tahun terakhir. Proyek-proyek strategis seperti terowongan sepanjang 300 meter hingga penataan kawasan Pasar Pagi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun wajah baru ibu kota Kalimantan Timur. Namun, di balik pencapaian tersebut, masalah banjir tetap membayangi sebagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Giaz mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak akan berdampak maksimal jika masyarakat terus dihadapkan pada genangan air setiap musim hujan. Ia menyebut banjir sebagai pekerjaan rumah tahunan yang selayaknya sudah masuk dalam agenda prioritas utama pemerintah daerah. “Infrastruktur kita luar biasa. Terowongan 300 meter sudah dibangun, kawasan Pasar Pagi sepanjang 400 meter ditata ulang, dan masih banyak lagi. Tapi satu hal mendasar yang belum selesai, banjir,” kata Giaz kepada awak media, Kamis (05/06/2025) lalu.
Menurutnya, dampak banjir tidak hanya merusak rumah warga dan fasilitas umum, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi serta memicu potensi penyebaran penyakit. Ia pun menekankan perlunya pergeseran fokus kebijakan dan penganggaran agar penanganan banjir berjalan paralel dengan pembangunan infrastruktur lain. “Banjir bukan isu baru, tapi dampaknya makin kompleks. Rumah rusak, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan potensi penyakit meningkat. Ini sudah cukup jadi alarm untuk alihkan fokus anggaran ke persoalan ini,” katanya menegaskan.
Giaz menyebut, upaya mengatasi banjir memerlukan strategi jangka panjang yang lebih terencana. Tidak hanya proyek sesaat, tetapi pendekatan sistemik yang melibatkan pembangunan drainase terpadu, normalisasi sungai, serta kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Selama ini penanganan banjir masih bersifat tambal sulam. Kita butuh pendekatan menyeluruh dan lintas sektor. Jangan tunggu sampai semua proyek selesai baru ingat banjir. Harus paralel,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD siap mendukung kebijakan dan penganggaran program mitigasi banjir, termasuk mendorong kolaborasi erat antara Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, serta instansi teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera). “Kalau kita berhasil tangani banjir, maka separuh masalah utama di Samarinda selesai. Infrastrukturnya sudah ada, tinggal pastikan kota ini bisa benar-benar nyaman dan aman untuk warganya,” tutup Giaz. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna