PARLEMENTARIA – Implementasi program pendidikan gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur dinilai perlu lebih difokuskan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Provinsi, sebelum diperluas ke sektor lain. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta honor guru SMA dan SMK swasta, Senin (25/08/2025).
Agus menyoroti pentingnya konsistensi dan fokus pemerintah dalam menjalankan program prioritas, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya, Pemprov Kaltim harus menyelesaikan persoalan mendasar di tingkat SMA, SMK, dan SLB sebelum mempertimbangkan perluasan program.
“Saya tidak berbicara tanpa riset. Yang ingin saya tekankan adalah program Gratispol ini sebaiknya difokuskan dulu pada kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA, SMK, dan SLB. Apalagi hingga hari ini masih banyak siswa yang belum menerima seragam sekolah yang dijanjikan Pemprov Kaltim. Itu dulu yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Politisi ini juga mendorong agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung memantau implementasi program di lapangan. Pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang dituju.
“Artinya, pemerintah jangan hanya berdasarkan laporan-laporan dari dinas atau UPTD, tapi harus terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan kondisinya. Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim memiliki cabang dinas, sehingga informasi bisa diperoleh langsung dari pihak sekolah atau siswa,” jelasnya.
Aspek keberlanjutan fiskal juga menjadi perhatian serius. Agus mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang terbatas harus menjadi pertimbangan utama dalam merencanakan program yang berkelanjutan.
“Kita harus ingat kemampuan keuangan daerah hari ini terbatas, bahkan pada 2026 ada informasi akan ada penyesuaian terkait dengan DBH. Jadi saya katakan, fokus Pemprov Kaltim dalam implementasi program Kartu Sekolah adalah di SMA, SMK, termasuk SLB terlebih dahulu,” tegasnya.
Mengenai kemungkinan perluasan program ke pendidikan tinggi, Agus menyatakan hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan syarat melihat kondisi keuangan daerah yang lebih stabil.
“Universitas bisa saja dipertimbangkan kemudian, sambil melihat kemampuan keuangan daerah. Tidak elok jika kewenangan yang sudah jelas menjadi tanggung jawab kita sesuai undang-undang justru diabaikan, sementara kita mengakomodasi yang bukan kewenangan kita,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi Gratispol agar tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan. Dengan pendekatan yang terfokus, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna