PARLEMENTARIA – Sengketa kepemilikan tanah di Jalan Damanhuri II RT 29 Kelurahan Mugirejo, Samarinda, antara Hairil Usman dan Keuskupan Agung Samarinda terus mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin melalui jalur mediasi dan kajian hukum menyeluruh agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa (10/06/2025), Agus Suwandy meminta semua pihak menjaga ketenangan dan mengedepankan musyawarah. “Jangan sampai ini menjadi bola liar, mengingat ada aktivitas keagamaan di atas tanah yang disengketakan. Kita harus menyelesaikan secara bijaksana,” ujarnya.
Agus juga menegaskan, DPRD akan memastikan seluruh dokumen kepemilikan diverifikasi secara cermat agar status hukum lahan menjadi jelas. Ia menilai, ketidakhadiran pihak Keuskupan dalam rapat tidak akan menghambat proses klarifikasi, karena Komisi I sudah menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mendengar keterangan resmi dari pihak terlapor. “Makanya nanti kita panggil pihak Keuskupan untuk dimintai keterangan dan memastikan dokumen yang dimiliki pihak Keuskupan, agar BPN bisa menentukan apakah objek yang disengketakan sesuai dengan dokumen yang ada. Jangan sampai suratnya ada di satu tempat, tapi objeknya di tempat lain,” jelasnya.
Selain aspek administratif, Agus Suwandy menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menangani potensi gesekan sosial yang muncul dari perbedaan latar belakang pemilik tanah dan pihak yang saat ini menggunakannya untuk aktivitas keagamaan. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak membawa persoalan ini ke ranah isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). “Isu SARA sangat rawan dan berisiko. Kita harus fokus pada penyelesaian hukum dan menghindari perpecahan,” tegas Agus.
Sebagai langkah lanjut, Komisi I DPRD Kaltim menjadwalkan RDP lanjutan pada Selasa pekan depan, sambil meminta aparatur kecamatan dan kelurahan melakukan penelusuran mendetail riwayat penerbitan dokumen tanah. Agus menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal sengketa ini hingga tuntas dengan prinsip keadilan dan keseimbangan kepentingan semua pihak. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna