JAKARTA – Upaya pemulihan ekonomi Aceh pascabencana alam mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Jakarta pada Kamis (25/12/2025). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan penanganan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.
Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang melanda Aceh. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan langkah berkelanjutan agar roda perekonomian daerah dapat kembali berputar. Menurut dia, arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana.
Salah satu kebijakan utama yang dibahas adalah pemberian relaksasi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini dirancang untuk meringankan beban pelaku usaha yang terdampak langsung akibat kerusakan tempat usaha maupun sarana produksi.
“Salah satu kebijakan yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana,” ujar Airlangga dikutip dari Instagram pribadinya @airlanggahartarto_official, Jumat (26/12/2025).
Airlangga menjelaskan, relaksasi tersebut tidak hanya berlaku bagi debitur baru, tetapi juga mencakup debitur eksisting yang secara nyata kehilangan kemampuan berusaha akibat bencana. Pemerintah memahami bahwa tanpa dukungan kebijakan fiskal yang adaptif, para pelaku usaha akan kesulitan bangkit dan berisiko kehilangan mata pencaharian secara permanen.
Selain penghapusan kewajiban angsuran bagi korban terdampak langsung, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus tambahan. Stimulus tersebut meliputi perpanjangan tenor pinjaman dengan penyesuaian jangka waktu agar cicilan lebih ringan, pemberian masa tenggang atau grace period sebelum pembayaran kembali dimulai, serta evaluasi suku bunga agar sesuai dengan kondisi pemulihan ekonomi pelaku usaha di lapangan.
“Dalam fase percepatan pemulihan, berbagai stimulus tambahan turut diberikan agar para pelaku usaha dapat kembali bangkit secara bertahap,” tuturnya.
Tidak hanya berfokus pada sektor permodalan, Airlangga menegaskan bahwa pemulihan Aceh juga harus ditopang oleh perbaikan infrastruktur publik. Menurutnya, fasilitas umum yang rusak akibat bencana menjadi salah satu penghambat utama aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat rehabilitasi fasilitas publik di wilayah terdampak.
Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama asosiasi pengusaha nasional telah menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan nyata kepada masyarakat Aceh. Pemerintah, kata Airlangga, juga akan melakukan pengawasan ketat agar seluruh bantuan dan stimulus ekonomi tepat sasaran.
“Pemerintah akan terus berupaya hadir, bekerja, dan mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud,” katanya.
Pertemuan antara Menko Perekonomian dan Gubernur Aceh ini menjadi penanda kuatnya sinergi pusat dan daerah. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi Aceh sekaligus mempercepat kebangkitan masyarakat menuju pemulihan yang berkelanjutan memasuki tahun 2026. []
Diyan Febriana Citra.