JAKARTA — Ketidakpastian politik di Amerika Serikat (AS) mulai memberi imbas terhadap hubungan dagang internasional, termasuk dengan Indonesia. Penutupan sementara sebagian besar operasional pemerintah federal AS atau government shutdown sejak 1 Oktober 2025 membuat sejumlah agenda ekonomi tertunda, termasuk pembahasan tarif resiprokal yang tengah dinegosiasikan kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses negosiasi perjanjian dagang dengan AS terhenti sementara karena pihak Washington tidak dapat melanjutkan komunikasi resmi selama masa penutupan pemerintahan.
“Kami masih menunggu berapa lama Amerika shutdown dan baru kami bisa mulai untuk legal drafting kembali,” ujar Airlangga saat menghadiri acara Wealth Wisdom 2025 yang digelar oleh Permata Bank di Jakarta, Selasa (07/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini telah menyiapkan draf kesepakatan yang masih dalam tahap finalisasi. Namun seluruh proses hukum dan pembahasan teknis harus menunggu hingga aktivitas pemerintahan AS kembali normal.
Sebelum shutdown terjadi, AS diketahui telah memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap sejumlah produk Indonesia. Pemerintah Indonesia, kata Airlangga, tengah mengupayakan negosiasi agar beberapa komoditas ekspor strategis seperti kakao, kopi, dan kelapa sawit bisa mendapatkan pengecualian tarif.
“Penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen saja sudah berdampak positif terhadap lima juta pekerja di sektor tekstil, furnitur, dan alas kaki,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa pembahasan teknis tetap berjalan di tingkat internal.
“Kami berharap kondisi politik dalam negeri AS segera selesai dan tidak menghambat penyelesaian negosiasi,” ujarnya saat dihubungi, Senin (06/10/2025).
Menurut Haryo, koordinasi lintas kementerian tetap dilakukan agar hasil negosiasi nanti bisa memberikan manfaat maksimal bagi sektor industri dan ekspor nasional.
Shutdown pemerintahan AS terjadi setelah Kongres gagal menyetujui rancangan undang-undang anggaran federal sebelum tahun fiskal baru dimulai. Kondisi itu membuat ribuan pegawai negeri sipil tidak bekerja, sejumlah layanan publik berhenti, dan lembaga-lembaga federal tidak dapat menjalankan fungsinya secara penuh.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai ketidakpastian ini bisa memicu dampak lanjutan bagi mitra dagang AS, termasuk Indonesia.
“Shutdown dapat mempengaruhi ekspor Indonesia, mengganggu pasar keuangan, hingga memperlambat negosiasi tarif yang sedang berlangsung,” kata Deni.
Namun, ia menilai besarnya dampak masih bergantung pada lamanya penutupan terjadi. “Jika shutdown berlangsung di bawah tiga pekan, efeknya mungkin masih terbatas. Tapi jika berlanjut hingga lebih dari sebulan, dampaknya bisa signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan perdagangan,” ujarnya.
Dengan situasi global yang tak menentu, pemerintah Indonesia kini memilih langkah berhati-hati sambil menjaga agar agenda ekonomi nasional tidak terganggu oleh dinamika politik luar negeri. []
Diyan Febriana Citra.