JAKARTA – Pemerintah memastikan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam situasi stabil meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memaparkan perkembangan ekonomi nasional dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/03/2026).
Dalam laporannya kepada presiden dan jajaran kabinet, Airlangga menekankan bahwa berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan kinerja yang solid. Salah satu faktor utama yang menopang ketahanan ekonomi nasional adalah konsumsi domestik yang tetap kuat dan stabil.
Menurutnya, konsumsi masyarakat masih menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik kita baik dan kuat, sekitar 54% dari PDB. Selain itu, Mandiri Spending Index berada pada angka 360,7,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan bahwa tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga. Kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa perekonomian nasional dinilai mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global.
Selain faktor konsumsi domestik, pemerintah juga menilai posisi utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori aman. Rasio utang terhadap PDB tercatat berada di bawah 30 persen, angka yang dinilai relatif rendah dibandingkan banyak negara lain.
Kondisi tersebut, kata Airlangga, menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup terjaga sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengelola kebijakan ekonomi.
Faktor lain yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional adalah besarnya cadangan devisa yang dimiliki Indonesia. Ia menyebutkan bahwa cadangan devisa saat ini telah melampaui angka 150 miliar dolar Amerika Serikat.
Cadangan devisa yang besar dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memberikan perlindungan terhadap potensi gejolak ekonomi global.
Di sektor perdagangan internasional, pemerintah juga mencatat kontribusi signifikan dari ekspor sejumlah komoditas unggulan. Beberapa komoditas yang menjadi penopang utama antara lain batu bara, karet, nikel, serta tembaga.
“Kita juga memiliki national hedging dari ekspor komoditas, seperti batu bara, karet, nikel, dan tembaga. Total ekspor dari komoditas ini mencapai sekitar US$ 47 miliar, sedangkan defisit migas sekitar US$ 19,5 miliar sehingga secara alami dapat saling mengompensasi,” jelasnya.
Airlangga menilai ekspor komoditas tersebut berperan sebagai penyeimbang terhadap defisit pada sektor minyak dan gas. Dengan demikian, neraca perdagangan nasional masih dapat terjaga.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat kerja sama keuangan internasional melalui penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS). Skema ini memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan menggunakan mata uang masing-masing negara mitra tanpa harus menggunakan dolar Amerika Serikat.
Airlangga menyebutkan bahwa penggunaan LCS dalam perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara mitra mengalami peningkatan signifikan.
“Sinergi dengan Bank Indonesia juga kuat. Penggunaan local currency settlement dengan negara, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan China meningkat menjadi sekitar US$ 25,56 miliar, dibandingkan tahun lalu yang hanya US$ 12,9 miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan penggunaan skema tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menegaskan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga stabilitas ekonomi. Pemerintah memanfaatkan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program belanja.
Salah satu kebijakan yang disiapkan pemerintah adalah bantuan pangan dengan nilai sekitar Rp11,92 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur negara yang diperkirakan mencapai Rp40 triliun.
“APBN berfungsi sebagai shock absorber. Bantuan pangan disiapkan sekitar Rp 11,92 triliun dan pembayaran THR dari pemerintah sekitar Rp 40 triliun,” paparnya.
Dari sisi penerimaan negara, Airlangga juga melaporkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ia memperkirakan angka penerimaan pajak akan semakin meningkat pada Maret. Hal ini berkaitan dengan periode pelaporan pajak tahunan yang biasanya mencapai puncaknya pada bulan tersebut.
“Maret diperkirakan juga lebih tinggi karena seluruh wajib pajak biasanya melaporkan kewajiban mereka pada bulan tersebut,” pungkas Airlangga.
Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang tahun ini. []
Diyan Febriana Citra.