JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus memperkuat posisi dalam peta perdagangan internasional di tengah ketegangan ekonomi global yang kembali meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) diharapkan selesai pada Desember 2025.
“Deadline tahun ini, bulannya, ya, Desember,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, proses negosiasi dengan AS masih berlangsung secara intensif. Saat ini, pembahasan telah memasuki tahap legal drafting, yang menjadi bagian krusial sebelum kesepakatan resmi diumumkan.
“Negosiasi (kami) sedang bicara (dengan AS), dan kita akan terus bicara detail karena sekarang tahapannya adalah legal drafting. Tentu ini akan membutuhkan waktu,” ujarnya menegaskan.
Tahapan ini menjadi penting karena kesepakatan perdagangan antara kedua negara diyakini akan berdampak besar terhadap arus ekspor Indonesia, terutama di sektor manufaktur, energi, dan produk berbasis teknologi. Pemerintah berharap negosiasi tersebut dapat membuka ruang baru bagi peningkatan daya saing produk nasional di pasar Amerika.
Namun, proses diplomasi ekonomi Indonesia tidak terlepas dari dinamika global yang tengah bergejolak. Di saat Indonesia fokus menyusun kesepakatan tarif dengan AS, perekonomian Negeri Paman Sam justru sedang menghadapi penutupan (shutdown) pemerintahan, yang membuat sejumlah data ekonomi tertunda perilisannya. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian bagi investor global yang kini lebih banyak mengandalkan laporan ekonomi dari sektor swasta.
Situasi global semakin kompleks dengan meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China. Menteri Keuangan AS disebut akan segera berbicara dengan mitra dagang dari China, sementara Presiden Donald Trump masih membuka peluang pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping, pada akhir Oktober 2025.
Komentar Trump bahwa pertemuan tersebut “masih mungkin terjadi” menimbulkan harapan baru bahwa tarif tambahan sebesar 100 persen terhadap China yang dijadwalkan berlaku 1 November 2025 mungkin tidak akan diberlakukan.
Meski begitu, hubungan kedua negara tetap memanas. China pada 9 Oktober 2025 mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang, yang memperketat pengawasan atas teknologi pemrosesan dan manufaktur, serta melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah.
Sebagai tanggapan, Trump menyebut kebijakan itu sebagai langkah yang “sangat bermusuhan” dan menilai China telah menjadikan AS serta dunia “sandera” lewat kebijakan pembatasan ekspor secara tiba-tiba.
Di tengah situasi ini, langkah Indonesia untuk menuntaskan negosiasi dagang dengan AS menjadi ujian diplomasi ekonomi penting. Keberhasilan kesepakatan ini akan memperkuat posisi Indonesia di tengah arus persaingan ekonomi global yang kian tidak menentu. []
Diyan Febriana Citra.