ADVERTORIAL – Rencana pemerintah daerah memberikan stimulus Rp100 juta bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029 memunculkan harapan besar bagi kemajuan sektor ini. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, menyebut langkah tersebut bisa menjadi titik awal kebangkitan ekraf lokal, asalkan dijalankan dengan tata kelola yang jelas dan terukur.
Menurutnya, nominal yang cukup besar itu mampu memberi ruang bagi pelaku kreatif untuk memperluas usaha, menambah kapasitas produksi, hingga menciptakan lapangan kerja baru. Namun, ia juga mengingatkan risiko penyalahgunaan tetap terbuka jika penerima bantuan tidak diseleksi dengan baik.
“Kalau dikasih ke orang yang belum siap, ibarat ngasih motor balap ke orang belum bisa nyetir. Bisa celaka,” ujarnya, Jumat (08/08/2025).
Akbar menegaskan, subsektor ekraf yang jumlahnya mencapai 17 memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, bantuan tidak bisa disalurkan dengan pola yang sama. Ia mencontohkan, subsektor berbasis personal tentu membutuhkan pendekatan berbeda dengan yang kolektif.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme, mulai dari jumlah penerima hingga skema pengawasan pasca-penyaluran. “Berapa anggaran total yang disiapkan? Ini harus jelas. Jangan sampai program besar begini tidak diimbangi dengan sistem yang kuat,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan adanya kurasi dan inkubasi bagi calon penerima, agar dana yang diberikan betul-betul jatuh pada pelaku yang siap berkembang. Keterlibatan komunitas maupun asosiasi ekraf juga dinilainya krusial untuk menjaga objektivitas.
Lebih jauh, Akbar menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan agar dana tidak sekadar habis terpakai, melainkan benar-benar menciptakan ekosistem yang sehat. “Rp100 juta itu bukan angka kecil. Kalau tidak diawasi dengan baik, yang rugi bukan hanya daerah, tapi pelaku ekraf itu sendiri,” pungkasnya. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna