GAZA — Upaya menata kembali kehidupan di Jalur Gaza pascaperang mulai memasuki fase baru. Pembentukan komite teknokrat untuk mengelola wilayah yang porak-poranda itu menjadi sinyal awal dimulainya proses transisi pemerintahan sipil dan pembangunan jangka panjang. Figur yang dipercaya memimpin komite tersebut adalah Ali Shaath, warga asli Gaza sekaligus mantan wakil menteri di Otoritas Palestina.
Ali Shaath mengonfirmasi bahwa dirinya telah dihubungi oleh diplomat dan politisi Bulgaria, Nickolay Mladenov, terkait penunjukan tersebut. Dalam kerangka rencana perdamaian Gaza, komite teknokrat yang akan dipimpinnya dirancang bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diharapkan dipimpin oleh Mladenov dan diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Penunjukan Shaath dinilai mencerminkan pendekatan teknokratis dalam mengelola Gaza pascakonflik. Meski namanya relatif kurang dikenal publik, Shaath memiliki latar belakang birokrasi dan teknis yang kuat. Ia lahir di Khan Yunis, Gaza selatan, sebelum melanjutkan pendidikan di Kairo. Kariernya kemudian berkembang sebagai insinyur sipil dan pejabat pemerintahan, hingga menjabat sebagai wakil menteri perencanaan dan kerja sama internasional di Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah.
Dalam wawancara panjang di Radio Basma Palestina pada Rabu (14/01/2026), Shaath memaparkan pandangannya mengenai masa depan Gaza. Ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi wilayah tersebut bukan sekadar memperbaiki kerusakan, melainkan membangun ulang dari titik nol. “Kita tidak berbicara tentang rekonstruksi tetapi pembangunan dari awal,” katanya.
Shaath menyoroti krisis kemanusiaan yang masih membelit sekitar 2,2 juta warga Gaza, hampir seluruhnya pernah mengungsi setidaknya sekali selama perang. Menurutnya, penyediaan hunian layak menjadi kebutuhan paling mendesak, bersamaan dengan pemulihan infrastruktur dasar yang menopang kehidupan masyarakat.
“Kami akan menyusun rencana untuk air, rehabilitasi sumur, pemurnian air, dan air olahan. Air adalah kunci kesehatan, pendidikan, rumah sakit, yang semuanya telah hancur,” tambahnya.
Masalah puing-puing bangunan yang menumpuk di berbagai wilayah Gaza juga menjadi perhatian komite. Shaath mengemukakan gagasan kontroversial untuk memindahkan puing-puing tersebut ke Laut Mediterania guna mereklamasi lahan baru, sebagai bagian dari solusi jangka panjang atas keterbatasan ruang di wilayah pesisir itu.
Dari sisi kewenangan, Shaath menjelaskan bahwa komite teknokrat yang dipimpinnya secara bertahap akan mengambil alih hingga 50 persen wilayah Gaza yang saat ini berada di bawah kendali Israel, sesuai ketentuan perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat. Namun, ia menegaskan bahwa urusan keamanan bukan bagian dari mandat komite tersebut.
“Komisi ini bukanlah tentara, ini adalah 15 pakar Palestina di bidang rekonstruksi, dibantu oleh staf, lebih banyak otak daripada senjata,” ujarnya.
Komite teknokrat Gaza dijadwalkan menggelar pertemuan perdana pada Kamis (15/01/2026) di Kairo. Lima anggotanya yang masih berada di Gaza akan menyeberang melalui Rafah menuju Mesir untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dukungan terhadap komite ini datang dari berbagai faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas. Bahkan Hamas menyatakan tidak ingin terlibat dalam pemerintahan Gaza di masa depan dan hanya akan berperan dalam kapasitas pemantauan.
Pembentukan komite teknokrat ini diharapkan menjadi langkah awal menuju stabilitas dan pemulihan Gaza, meski tantangan politik, kemanusiaan, dan teknis masih membayangi proses tersebut. []
Diyan Febriana Citra.