PARLEMENTARIA – Persoalan banjir tahunan yang terus membayangi Kota Tepian menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengingatkan bahwa solusi penanganan banjir tak cukup hanya berhenti pada pengerukan sungai atau normalisasi drainase yang sifatnya sementara.
Menurut Ananda, upaya pengendalian banjir seharusnya dimulai dari rancangan besar yang lebih komprehensif. Ia menekankan pentingnya menyusun peta jalan pengelolaan air terpadu yang tidak hanya fokus pada wilayah hilir perkotaan, tetapi juga melibatkan konservasi kawasan hulu dan modernisasi sistem drainase. “Penanganan banjir tidak bisa mengandalkan proyek satu-dua tahun. Perlu strategi berkelanjutan. Jangan lagi bersikap reaktif,” ujarnya kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (05/06/2025) kemarin.
Ananda menyebut pembangunan kolam retensi adalah langkah tepat untuk mengurangi tekanan limpahan air hujan di kawasan perkotaan yang kian padat penduduk. Ia menyebut kolam retensi dapat menjadi ‘benteng pertama’ dalam mencegah banjir besar yang saban tahun mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. “Kolam retensi bisa menjadi benteng pertama untuk mencegah banjir besar. Tapi keberhasilannya bergantung pada perencanaan teknis dan penganggaran yang cermat,” kata Ananda.
Namun, ia mengingatkan proyek semacam ini tidak boleh dijalankan secara parsial atau tambal sulam. Menurutnya, tata ruang yang tidak disiplin serta alih fungsi lahan yang tak terkendali hanya akan membuat infrastruktur pengendalian banjir menjadi sia-sia. DPRD Kaltim, lanjutnya, berkomitmen untuk memperjuangkan agar pengendalian banjir menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran tahun-tahun mendatang. Ia menekankan, kerugian yang timbul akibat banjir bukan sekadar kerusakan fisik, tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat secara luas. “Setiap tahun kita menyaksikan kerugian besar. Kami berkomitmen menjadikan ini agenda utama dalam pembahasan anggaran,” tegasnya.
Pemkot Samarinda kini mulai merancang pembangunan kolam retensi di beberapa titik rawan banjir sebagai solusi teknis jangka panjang. Namun Ananda berharap langkah tersebut bisa terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan air yang menyeluruh, sehingga tidak hanya menjadi proyek simbolik yang berhenti di peresmian. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, untuk bekerja sama menjaga kawasan resapan air, memulihkan fungsi sungai, dan memastikan proyek pengendalian banjir berjalan tepat waktu. “Kalau hanya berfokus di hilir tanpa mengendalikan hulu, banjir akan tetap datang. Kita perlu perencanaan terpadu, bukan reaksi sporadis,” tutup Ananda. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna