PARLEMENTARIA – Ketimpangan jumlah tenaga gizi di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kekurangan sumber daya manusia di bidang gizi berpotensi menghambat keberhasilan berbagai program kesehatan, termasuk intervensi penurunan stunting dan pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ananda, kebutuhan tenaga gizi seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, mengingat peran strategisnya dalam menjaga kesehatan anak dan masyarakat secara luas. Ia menyebut standar nasional telah menetapkan rasio ideal tenaga gizi, namun realisasinya di Kaltim masih jauh dari harapan.
“Namun, Kaltim masih jauh dari angka tersebut. Dengan populasi sekitar 4,045 juta penduduk, idealnya Kaltim membutuhkan lebih dari 1.400 tenaga gizi,” ujarnya di Samarinda, (13/12/2025).
Saat ini, Kaltim baru memiliki 503 tenaga gizi aktif. Jumlah tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah pinggiran dan pedalaman. Akibatnya, layanan gizi di tingkat akar rumput seperti posyandu dan puskesmas kerap berjalan dengan keterbatasan tenaga profesional.
Ananda menilai kekurangan ini berdampak langsung pada kualitas pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi keluarga, serta efektivitas intervensi gizi spesifik. Jika kondisi tersebut dibiarkan, risiko stunting dan gizi buruk dikhawatirkan akan terus berulang.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek semata. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menyusun strategi berkelanjutan untuk memperkuat ketersediaan tenaga gizi, termasuk melalui kerja sama dengan dunia pendidikan.
“Mahasiswa yang sedang menjalani praktik lapangan dapat menjadi dukungan awal untuk menutup kekosongan tenaga di lapangan,” sambungnya.
Selain mendorong kolaborasi, DPRD Kaltim juga akan meningkatkan fungsi pengawasan agar pemenuhan SDM gizi menjadi agenda prioritas dalam perencanaan kesehatan daerah. Ananda menilai, keberhasilan program nasional seperti MBG sangat bergantung pada kesiapan tenaga di lapangan.
“Percepatan pemenuhan SDM penting dilakukan agar target penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh,” kata Ananda.
DPRD berharap langkah konkret dapat segera diambil agar layanan gizi di Kaltim tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga merata dan berkelanjutan demi masa depan generasi daerah. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna