PARLEMENTARIA – Rapat Paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) digelar pada Senin (28/07/2025) di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Dalam agenda tersebut, dibahas laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim terkait Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Kaltim, yakni Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji mewakili Gubernur Kaltim dalam penandatanganan persetujuan bersama atas Ranperda tersebut.
Dalam rapat ini, laporan Banggar DPRD dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Kaltim, Suriansyah. Persetujuan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 kemudian dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani bersama oleh DPRD dan perwakilan eksekutif daerah.
Usai rapat, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti menyampaikan harapannya agar kesepakatan yang telah dicapai dapat menjadi acuan yang kuat dalam pelaksanaan anggaran pada tahun mendatang.
“Bagaimana untuk tahun 2026 yang selanjutnya penggunaan anggaran benar-benar efektif, efisien dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun telah dilakukan persetujuan bersama, DPRD Kaltim memberikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltim dalam pengelolaan anggaran yang masih berjalan.
“Banyak sekali catatan-catatan yang diberikan oleh teman-teman di DPRD Kaltim yang berkaitan dengan kinerja anggaran APBD 20204 yang sudah berjalan di Pemprov Kaltim artinya ini akan menjadi catatan kita bersama,” kata Damayanti kepada awak media.
Dalam pernyataannya, Damayanti turut menyoroti adanya sisa lebih penggunaan anggaran (Silva) yang cukup besar. Ia berharap Pemprov lebih cermat dalam pengelolaan dana agar tidak terjadi penahanan hak masyarakat.
“Silva Rp2,59 Triliun itu karena adanya peningkatan PAD sekitar Rp1,6 triliun dari perencanaan, namun memang benar ada anggaran Silva yang berkaitan dengan belanja langsung itu sekitar Rp700-an miliar dan itu yang kemudian menjadi catatan kami,” tutup Damayanti.[]
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna