PARLEMENTARIA – Penurunan drastis nilai kesepakatan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari lebih dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun memunculkan desakan agar proses penataan ulang program dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati. Pergeseran angka yang cukup besar tersebut dinilai tidak boleh dilewati tanpa pengawasan ketat mengingat potensi dampaknya terhadap sektor-sektor penting yang menyentuh langsung kepentingan publik.
Efisiensi anggaran yang disepakati bersama juga diingatkan harus melalui kajian mendalam, terutama terhadap komponen yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Kekhawatiran muncul bahwa pemangkasan program secara gegabah dapat melemahkan rantai ekonomi mikro yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa perubahan angka kesepakatan anggaran dari Rp21,350 triliun menjadi Rp15,115 triliun menuntut ketelitian tinggi dalam menata ulang seluruh program. “Karena gini, kan kemarin waktu kesepakatan kan 21.350, sekarang 15.115 kan ada efisiensi volume program-program kan sudah kita sepakat itu, harus ada efisiensi,” ujarnya seusai rapat paripurna ke-45, Sabtu (29/11/2025) malam.
Ia menekankan bahwa seluruh proses efisiensi tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama karena dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi daerah. “Nah itu kita mau detail, jangan sampai dampaknya jadi nggak bagus buat ekonomi Kaltim,” katanya.
Ananda mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara proporsional, terutama yang berkaitan dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). “Wah dicoret aja itu TPP misalkan, nggak bisa sembarangan seperti itu loh,” tegasnya.
Menurutnya, TPP memiliki pengaruh signifikan terhadap perputaran ekonomi mikro di Kaltim karena belanja ASN memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil. “TPP itu kan berhubungan juga sama ekonomi mikro masyarakat di Kalimantan Timur juga, dari tunjangan prestasi dapat, terus jajan keluarganya, jalan-jalan kaki lima, mereka dapat untung, kaki lima belanjanya di pasar, di toko kelontong atau di petani,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi yang ditopang masyarakat kecil merupakan rantai yang terus bergerak, sehingga perlu dilindungi dari kebijakan pemangkasan yang tidak mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. “Itu kan ekonomi mikro yang berjalan,” katanya.
Ananda kembali menegaskan bahwa evaluasi anggaran tahun depan harus dilakukan dengan ketelitian yang sangat tinggi. Menurutnya, perubahan anggaran yang cukup besar membutuhkan kehati-hatian luar biasa dalam menentukan program mana yang tetap berjalan dan mana yang perlu disesuaikan. “Jadi memang betul-betul harus detail, luar biasa detail hari ini,” ujarnya.
Ia menggambarkan bahwa pergeseran anggaran dari skala besar menjadi lebih kecil merupakan proses yang memerlukan seleksi ketat dan tidak boleh dilakukan sembarangan. “Bayangin dong, dari besar ke sedikit besar gitu kan gimana sih, ini nggak boleh sembarangan kan gitu,” ucapnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna