PARLEMENTARIA – Penurunan drastis nilai kesepakatan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dari sebelumnya lebih dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun memunculkan desakan agar penataan ulang program dilakukan secara jauh lebih teliti dan hati-hati. Pergeseran signifikan tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ketat, mengingat dampaknya berpotensi menjangkau sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik serta stabilitas ekonomi daerah.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa perubahan nilai kesepakatan anggaran dari Rp21,350 triliun menjadi Rp15,115 triliun menuntut ketelitian tingkat tinggi dalam menata ulang seluruh program pemerintah. “Karena gini, kan kemarin waktu kesepakatan kan 21.350, sekarang 15.115 kan ada efisiensi volume program-program kan sudah kita sepakat itu, harus ada efisiensi,” ujarnya seusai rapat paripurna ke-45, Sabtu (29/11/2025) malam.
Ia mengingatkan bahwa setiap upaya efisiensi tidak boleh dilakukan secara gegabah karena dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi Kaltim. “Nah itu kita mau detail, jangan sampai dampaknya jadi nggak bagus buat ekonomi Kaltim,” tegasnya. Salah satu contoh yang ia soroti ialah pemangkasan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). “Wah dicoret aja itu TPP misalkan, nggak bisa sembarangan seperti itu loh,” ucapnya.
Ananda menjelaskan bahwa TPP memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi mikro. “TPP itu kan berhubungan juga sama ekonomi mikro masyarakat di Kalimantan Timur juga, dari tunjangan prestasi dapat, terus jajan keluarganya, jalan-jalan kaki lima, mereka dapat untung, kaki lima belanjanya di pasar, di toko kelontong atau di petani,” tuturnya. Karena itu, ia menilai setiap kebijakan pengurangan anggaran harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. “Itu kan ekonomi mikro yang berjalan,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa proses evaluasi dan penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan kecermatan luar biasa. “Jadi memang betul-betul harus detail, luar biasa detail hari ini,” ucapnya. Ia menggambarkan bahwa pergeseran dari anggaran besar menjadi lebih kecil merupakan proses yang tidak boleh dilakukan serampangan. “Bayangin dong, dari besar ke sedikit besar gitu kan gimana sih, ini nggak boleh sembarangan kan gitu,” ujarnya.
Selain menyoroti soal penyesuaian anggaran, Ananda juga menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2026 telah mencapai titik kesepakatan bersama. “Nah hari ini sudah sepakat, mudah-mudahan besok kita menuju persetujuan APB, jadi 2026,” katanya.
Meski begitu, ia menyoroti rendahnya serapan anggaran OPD pada tahun berjalan. “Serapan dari OPD bahwa hari ini kan di 2025 serapannya belum sampai di 70 persen, terus juga realisasi pendapatannya juga masih di angka 60 sekian persen ya,” jelasnya. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius agar kinerja anggaran dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya. “Kita berharap sih dengan waktu yang masih tersisa ini bisa dimaksimalkan, tapi ini kan menjadi pembelajaran juga untuk kita Kalimantan Timur ke depan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dinamika anggaran sangat dipengaruhi oleh mekanisme transfer pusat dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan waktu masuknya pendapatan daerah. “Anggaran kita ini masuknya transfer dari pusatnya terus juga masuk serapan realisasi dari PAD-nya itu kan memang ada waktu,” terangnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi di setiap tahapan. “Jadi itu juga harus disesuaikan, itu juga harus bisa lebih optimal, lebih maksimal,” tambahnya.
Meski PAD Kaltim dinilai cukup tinggi, Ananda menilai potensi yang ada belum tergarap secara optimal. Ia menyoroti alur Sungai Mahakam yang setiap hari dilintasi komoditas bernilai besar. “Yang katanya setiap hari bolak-balik komoditinya bisa sampai triliunan, harusnya kan apa ini yang bisa Kalimantan Timur dapatkan dari situ,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun kewenangan alur sungai berada di pemerintah pusat, Pemprov Kaltim tetap dapat memaksimalkan potensinya. “Memang kan kewenangannya kan pusat tapi kan kita bisa maksimalkan untuk provinsi Kalimantan Timurnya,” katanya.
DPRD juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KSOP, Pelindo, MBS, Dishub, dan Komisi II, guna memperkuat upaya optimalisasi pendapatan dari aktivitas alur Sungai Mahakam. “Kita minta rekan-rekan yang disebutkan tadi itu untuk bisa lebih memaksimalkan potensi alur sungai Mahakam untuk bisa memaksimalkan PAD kita di Kalimantan Timur ini,” tegasnya.
Menurut Ananda, jika potensi PAD dapat dimaksimalkan, maka Kaltim seharusnya mampu menyediakan layanan publik gratis bagi masyarakat. “Harusnya bisa besar, harusnya semua bisa gratis sekolah, harusnya semua bisa gratis berobat, harusnya semua bisa gratis dari Kalimantan Timur,” katanya.
Ia menutup dengan harapan agar pendapatan optimal dapat menopang pembangunan infrastruktur yang lebih merata. “Infrastruktur harusnya tidak ada kekurangan, kita punya aset yang luar biasa… harusnya dari sisi pendapatan Kalimantan Timur ini juga bisa lebih besar,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna