PARLEMENTARIA – Pengesahan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 dengan nilai Rp15,15 triliun menandai babak baru tantangan fiskal bagi pemerintah daerah. Penurunan tajam dari proyeksi awal Rp21,35 triliun memicu kekhawatiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim terhadap keberlanjutan sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan Tol Samarinda–Bontang.
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat disebut menjadi faktor utama menyusutnya kapasitas anggaran. Dampaknya, pemerintah daerah harus menyusun ulang skala prioritas pembangunan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terlayani di tengah keterbatasan fiskal.
Anggota Fraksi PAN–NasDem DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan bahwa revisi anggaran ini membawa konsekuensi besar terhadap perencanaan pembangunan daerah.
“Total penerimaan harus direvisi dari Rp21,35 triliun menjadi hanya Rp15,15 triliun,” ucapnya dalam rapat paripurna, Senin (01/12/2025).
Ia memaparkan bahwa meskipun PAD masih diproyeksikan berada di angka Rp10,75 triliun, penurunan signifikan terjadi pada pos pendapatan transfer. Dari semula Rp6,19 triliun, kini hanya tersisa Rp3,13 triliun. Kondisi ini berimbas pada belanja daerah yang sebagian besar terserap untuk Belanja Operasi dan Belanja Transfer.
Menurut Giaz, penyusutan fiskal sebesar Rp6,2 triliun tidak boleh disikapi dengan pendekatan bisnis seperti biasa. Daerah, kata dia, perlu lebih kreatif dalam mengelola pembiayaan pembangunan, termasuk membuka ruang kolaborasi dengan sektor non-pemerintah.
Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan bahwa persoalan infrastruktur jalan belum sepenuhnya teratasi. Jalur penghubung antarwilayah strategis di Kaltim masih menghadapi keterbatasan kualitas dan kapasitas, sementara volume lalu lintas terus meningkat.
Sorotan kemudian mengarah pada proyek Tol Samarinda–Bontang yang dinilai krusial sebagai jalur alternatif. Kendati pernah disampaikan gubernur dalam agenda kunjungan kerja, realisasi proyek tersebut hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Dalam laporan fraksi, DPRD menilai publik membutuhkan kepastian arah kebijakan pemerintah daerah terkait proyek tersebut, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan kepadatan jalur yang makin tinggi, kebutuhan jalur alternatif semakin mendesak. Publik ingin tahu bagaimana nasib tol Samarinda-Bontang ini,” tegas Giaz.
DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi dapat bersikap transparan dan realistis dalam menentukan prioritas, agar keterbatasan fiskal tidak berujung pada stagnasi pembangunan jangka panjang. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna