JAKARTA – Ketersediaan data yang akurat dan kredibel menjadi salah satu kunci keberhasilan program pembangunan, termasuk dalam sektor perumahan rakyat. Hal ini ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang menekankan pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama dalam penyaluran rumah bersubsidi.
Menurut Ara, kementerian yang ia pimpin merupakan salah satu pengguna terbesar data BPS, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga mengacu pada data resmi BPS sebagai satu-satunya dasar perumusan kebijakan.
“Mungkin kementerian yang paling banyak menggunakan data BPS adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena sesuai arahan Presiden, kita wajib menggunakan sumber satu-satunya data dari BPS,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (27/09/2025.
Ia menilai, BPS kini tampil dengan wajah baru yang lebih terbuka kepada publik, namun tetap menjaga prinsip dan integritas metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ada wajah baru dari BPS yang bisa terbuka, tetapi punya prinsip yang kuat. Integritas metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Harapan saya BPS tambah kredibel, tambah kuat, dan tentu anggarannya juga tambah besar. Karena BPS yang menilai kinerja semua kementerian dan lembaga,” tambah Ara.
Keandalan data BPS, lanjutnya, membuat berbagai pihak dapat menggunakan informasi tersebut secara luas. Mulai dari kementerian dan lembaga negara, investor, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan akademisi.
“Ukuran yang terukur ini bisa dipakai siapa pun. Investor bisa pakai, LSM bisa pakai, kalangan intelektual pun bisa memberikan kritik dan apresiasi berdasarkan data-data dari BPS,” tuturnya.
Ara mencontohkan, capaian program rumah subsidi yang telah melampaui target tidak terlepas dari dukungan basis data yang solid dari BPS. Menurutnya, validitas data penerima manfaat sangat berpengaruh dalam memastikan program ini tepat sasaran.
“Saya tadi baru cek, sekarang sekitar 60 ribu buruh sudah menerima rumah subsidi. Itu semua berkat basis data yang kuat dari BPS. Saya percaya BPS sudah di jalur yang tepat. Saya doakan BPS makin dipercaya, makin menyala, dan tetap menjadi acuan utama pembangunan nasional,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antara lembaga penyedia data dan kementerian teknis dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Dengan dukungan data yang transparan dan kredibel, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih akurat, terukur, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh yang membutuhkan akses terhadap hunian layak. []
Diyan Febriana Citra.