WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) dan Inggris resmi mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa pada Jumat (07/11/2025). Langkah ini menandai perubahan besar dalam pendekatan Barat terhadap Suriah, hanya beberapa hari sebelum al-Sharaa dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pekan depan.
Keputusan tersebut diambil setelah Dewan Keamanan PBB sehari sebelumnya juga menghapus sanksi terhadap al-Sharaa. Menurut laporan Reuters, selain presiden Suriah, AS dan Inggris turut mencabut sanksi terhadap Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Khattab.
Baik al-Sharaa maupun Khattab sebelumnya masuk dalam daftar Teroris Global AS karena dugaan keterkaitan dengan kelompok ekstremis ISIS dan al-Qaeda. Namun, seiring dengan perubahan politik di kawasan dan kemenangan pasukan yang kini berkuasa di Damaskus, kebijakan tersebut mulai dilonggarkan.
Inggris sebenarnya telah lebih dulu menghapus sebagian sanksinya terhadap Suriah sejak April 2025, meski pembatasan dalam bidang perdagangan senjata masih tetap berlaku. Sementara itu, Uni Eropa disebut akan mengikuti langkah serupa dalam waktu dekat.
“Kita akan berkomitmen untuk mendukung transisi kepemimpinan Suriah secara damai, yang dipimpin dan dimiliki oleh orang Suriah, untuk menjamin masa depan yang lebih baik untuk semua masyarakat Suriah,” ujar juru bicara Komisi Uni Eropa dalam pernyataannya.
Ahmad al-Sharaa dan Anas Khattab dikenal sebagai bagian dari kelompok Front al-Nusrah, yang kemudian bertransformasi menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok ini semula dibentuk untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad, yang selama bertahun-tahun didukung oleh Rusia melalui intervensi militer dalam perang sipil Suriah sejak 2011.
AS memasukkan HTS dalam daftar organisasi teroris pada 2014, menyusul keterkaitannya dengan jaringan jihad global. Namun, setelah kelompok tersebut berhasil menggulingkan pemerintahan Assad pada akhir 2024 dan mengambil alih kekuasaan di Damaskus, kebijakan Washington mulai berubah.
Pada 8 Juli 2025, HTS resmi dihapus dari daftar teroris yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Pencabutan sanksi terhadap al-Sharaa dan pejabat Suriah lainnya kini dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan baru yang menekankan stabilisasi kawasan, sekaligus membuka jalan bagi dialog politik yang lebih luas antara Suriah dan negara-negara Barat.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa Barat mulai menerima realitas politik baru di Suriah pascaperang, meskipun masih menyisakan kritik dari sejumlah pihak yang menilai perubahan tersebut terlalu kompromistis terhadap mantan kelompok bersenjata. []
Diyan Febriana Citra.