WASHINGTON – Amerika Serikat tengah bersiap menjadi mediator penting dalam upaya meredakan ketegangan panjang di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (DRC). Negeri Paman Sam akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan antara Presiden DRC Felix Tshisekedi dan Presiden Rwanda Paul Kagame untuk menandatangani perjanjian damai yang telah dibahas selama berbulan-bulan.
Rencana penandatanganan tersebut, yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, disebut sebagai tahap final dari rangkaian diplomasi yang digagas langsung oleh Presiden AS Donald Trump. Pemerintah DRC mengonfirmasi bahwa Tshisekedi akan melakukan perjalanan ke AS guna menghadiri agenda tersebut. Namun, pemerintah Kongo juga kembali menegaskan bahwa kesepakatan tersebut hanya dapat ditandatangani apabila Rwanda memenuhi syarat utama yang sejak awal diajukan Kinshasa.
Syarat itu berkaitan dengan dugaan dukungan Rwanda terhadap kelompok pemberontak M23, yang selama ini menjadi aktor dominan dalam konflik di wilayah timur DRC. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh juru bicara Presiden Tshisekedi, Tina Salama, yang menuturkan bahwa penarikan dukungan Rwanda adalah kunci keberlanjutan proses perdamaian.
Dilaporkan TRT World pada Sabtu, 29 November 2025, konfirmasi Tshisekedi mengenai rencana penandatanganan perjanjian tersebut disampaikan hanya sehari setelah Presiden Kagame menunjukkan optimismenya terhadap peluang tercapainya kesepakatan. Meski demikian, Kagame memberikan catatan penting bahwa stabilitas jangka panjang di kawasan hanya akan terwujud apabila semua pihak bersedia menunjukkan komitmen nyata. Ia mengingatkan, “pihak-pihak yang terlibat langsung benar-benar berkomitmen untuk mencapai hasil.”
Konflik di timur DRC telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan lebih dari seratus kelompok bersenjata. M23 merupakan salah satu kelompok paling kuat, sering disebut memiliki dukungan dari Rwanda. Kondisi semakin memanas setelah kelompok tersebut menguasai Goma dan Bukavu, dua kota strategis yang memperburuk situasi kemanusiaan di salah satu krisis terbesar di dunia.
Laporan para pakar PBB menyebutkan bahwa antara 3.000 hingga 4.000 personel militer Rwanda berada di wilayah timur DRC dan bertempur bersama M23. Rwanda menolak tudingan tersebut, namun menyatakan bahwa setiap langkah yang mereka ambil bertujuan menjaga keamanan perbatasan.
Tina Salama kembali menegaskan bahwa keutuhan wilayah DRC merupakan prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Kesepakatan damai juga harus dibangun tanpa adanya “pencampuran atau integrasi” pejuang M23 ke tubuh militer nasional. Ia mengingatkan bahwa penarikan pasukan Rwanda sudah menjadi bagian dari perjanjian sebelumnya yang ditandatangani pada Juni.
“Kami mengupayakan perdamaian dalam kerangka integrasi regional,” ujar Salama. “Yang tidak dapat ditawar bagi kami adalah keutuhan wilayah Republik Demokratik Kongo.”
Sebaliknya, Kagame menyoroti bahwa pemerintah DRC menurutnya beberapa kali mengubah posisi dan komitmen terkait kesepakatan. Ia menilai keberhasilan perundingan akan sangat dipengaruhi oleh kemauan kedua belah pihak untuk konsisten. “Sebagian dari proses ini tidak akan berhasil, bukan semata-mata karena kita bertemu di Washington atau karena Amerika Serikat terlibat, tetapi sampai pihak-pihak yang terlibat langsung benar-benar berkomitmen mencapai hasil akhir,” kata Kagame.
Dengan berbagai catatan dan tekanan politik dari masing-masing pihak, pertemuan di AS dinilai akan menjadi momen krusial. Dunia internasional kini menantikan apakah kedua pemimpin mampu keluar dari lingkaran konflik dan membuka jalan menuju stabilitas di wilayah timur DRC. []
Diyan Febriana Citra.