WASHINGTON – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Rusia kembali meningkat setelah otoritas Amerika menyita kapal tanker minyak kedua yang dikaitkan dengan Rusia dan aktivitas perdagangan minyak Venezuela. Penyitaan terbaru itu dilakukan pada Rabu (07/01/2026) di kawasan Atlantik Utara dan melibatkan kapal tanker berbendera Rusia bernama Marinera, yang sebelumnya dikenal sebagai Bella-1.
Berdasarkan keterangan dari tiga sumber yang mengetahui langsung jalannya operasi, kapal Marinera tengah melintas di Atlantik Utara ketika aparat Amerika melakukan tindakan penyitaan. Operasi tersebut dilaporkan dilaksanakan oleh Penjaga Pantai Amerika Serikat dengan dukungan unsur militer lainnya. Situasi ini menjadi sorotan karena kapal-kapal militer Rusia disebut berada di wilayah yang sama pada saat penyitaan berlangsung.
Dikutip dari ABC News, Kamis (08/01/2026), kapal tanker tersebut telah menjadi sasaran pemantauan intensif otoritas AS selama beberapa waktu. Penjaga Pantai AS diketahui telah melacak pergerakan Marinera selama sekitar dua pekan terakhir, menyusul upaya penyitaan yang gagal pada 20 Desember 2025 ketika kapal tersebut berada di kawasan Karibia dalam perjalanan menuju Venezuela.
Pada akhir Desember lalu, tepatnya 31 Desember 2025, Daftar Perkapalan Maritim Rusia mencatat kapal tersebut menggunakan nama baru, Marinera, dan terdaftar sebagai kapal berbendera Rusia. Awak kapal juga diketahui mengecat bendera Rusia di lambung kapal. Sebelumnya, kapal yang dikenal sebagai Bella-1 itu mengibarkan bendera Panama palsu dan diduga menjadi bagian dari jaringan “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional.
Kapal Marinera sempat mematikan sistem identifikasi otomatisnya, namun baru-baru ini kembali mengaktifkan transponder. Langkah tersebut memungkinkan sejumlah situs pelacakan maritim sumber terbuka mendeteksi posisi kapal di Samudra Atlantik Utara, tidak jauh dari kawasan Islandia dan Inggris Raya. Pemerintah Inggris kemudian menyatakan dukungannya terhadap langkah Amerika Serikat dalam menyita kapal tanker berbendera Rusia tersebut.
Tindakan penyitaan itu langsung menuai kecaman keras dari Moskwa. Dalam pernyataan resminya pada Rabu, Kementerian Transportasi Rusia mengecam langkah Amerika Serikat yang dinilai melanggar hukum internasional. “Pasukan angkatan laut AS menaiki kapal tersebut di perairan internasional di luar perairan teritorial negara mana pun, dan kontak dengan kapal tersebut terputus,” bunyi pernyataan itu. Kementerian tersebut juga menegaskan, “Tidak ada negara yang berhak menggunakan kekerasan terhadap kapal yang terdaftar secara sah di yurisdiksi negara lain.”
Di sisi lain, Gedung Putih memberikan penjelasan berbeda terkait dasar hukum penyitaan tersebut. Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers pada Rabu menyatakan bahwa kapal tanker tersebut dianggap sebagai bagian dari armada bayangan Venezuela dan tidak memiliki kewarganegaraan yang sah. “Kapal tersebut dianggap tidak memiliki kewarganegaraan setelah mengibarkan bendera palsu dan telah disita oleh pengadilan. Dan itulah mengapa awak kapal akan dituntut,” katanya kepada wartawan.
Penyitaan ini tidak terlepas dari kebijakan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan keluar-masuk Venezuela. Pada Desember 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan blokade tersebut sebagai bagian dari upaya menekan perdagangan minyak ilegal. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan bahwa kebijakan itu tetap dijalankan secara penuh.
“AS terus memberlakukan blokade terhadap semua kapal armada gelap yang secara ilegal mengangkut minyak Venezuela untuk membiayai aktivitas ilegal, mencuri dari rakyat Venezuela,” tulis Hegseth melalui akun X. Ia menambahkan, “Hanya perdagangan energi yang sah dan sesuai hukum, sebagaimana ditentukan oleh AS, yang akan diizinkan.”
Sumber-sumber yang dikutip ABC News menyebutkan bahwa Venezuela dijadwalkan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi kepada Amerika Serikat. Langkah tersebut disebut sebagai tahap awal dari pengawasan penjualan minyak Venezuela oleh pemerintahan Trump, yang berencana mengendalikan proses tersebut tanpa batas waktu dan mempertimbangkan pencabutan sebagian sanksi. []
Diyan Febriana Citra.