PARLEMENTARIA – Proyek strategis nasional berupa Jembatan Tol Balikpapan–Penajam Paser Utara yang berdiri megah di atas Teluk Balikpapan terus memantik perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, menegaskan bahwa jembatan ini tidak boleh hanya menjadi kebanggaan simbolis tanpa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Dalam pandangannya, keberadaan jembatan sepanjang hampir 8 kilometer dengan lebar 33 meter itu harus segera diikuti percepatan pengoperasian dan pemanfaatannya secara optimal. Ia menyoroti masih bergantungnya masyarakat pada jalur laut sebagai satu-satunya akses mobilitas barang dan orang, padahal secara fisik infrastruktur tersebut sudah rampung.
“Harapan saya sebagai orang Penajam, jembatan ini tidak hanya selesai dibangun secara fisik, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena saat ini, jalur laut masih jadi satu-satunya akses, dan itu tidak efisien,” ujar Baharuddin kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (05/06/2025) kemarin.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengingatkan, pembangunan infrastruktur besar seperti jembatan tol semestinya menjadi solusi konkret bagi distribusi logistik, penguatan jaringan transportasi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jangan sampai jembatan ini hanya jadi monumen tanpa makna. Padahal, ini bisa menjadi sarana vital untuk distribusi logistik, jasa, dan tenaga kerja dari dan ke wilayah IKN,” tegasnya.
Menurutnya, banyak proyek infrastruktur nasional yang pada akhirnya mangkrak atau lamban difungsikan, sehingga kehadirannya tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu tidak boleh terulang di Kaltim, apalagi jembatan ini sudah lama dinanti warga Balikpapan dan Penajam Paser Utara sebagai jalur transportasi alternatif yang lebih cepat dan hemat biaya.
Baharuddin juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota negara tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung pemerintahan, tetapi juga kesiapan sarana pendukung yang terintegrasi. Jika Jembatan Tol Balikpapan–Penajam tak segera dioperasikan, maka visi konektivitas IKN dikhawatirkan hanya menjadi wacana.
“Kalau tidak segera difungsikan, maka konektivitas yang seharusnya menjadi keunggulan IKN bisa terhambat,” pungkasnya.
Ia mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera memastikan kesiapan regulasi, skema tarif, dan operasional jembatan agar tidak menyisakan infrastruktur megah yang kosong pemanfaatan. Baharuddin optimistis, jika dimaksimalkan, jembatan tol ini akan membuka peluang besar dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mendukung distribusi logistik lebih efisien ke kawasan IKN dan sekitarnya. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna