PARLEMENTARIA – Banjir yang melanda Balikpapan pada Kamis 19 Juni 2025 menjadi sorotan tajam wakil rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) asal daerah pemilihan Balikpapan, Yusuf Mustafa. Menurutnya, pembangunan perumahan tanpa izin menjadi salah satu faktor yang memperburuk risiko banjir di kota tersebut. Yusuf mengungkapkan, sejumlah pengembang dinilai abai terhadap aturan. Mereka membangun tanpa mengantongi dokumen legal seperti site plan dan izin lingkungan, bahkan tidak menyediakan kolam pengendali air. Kondisi ini, kata dia, mengakibatkan aliran air hujan tidak tertahan dan mempercepat terjadinya genangan.
“Kalau bicara penyumbang banjir, saya kira pembangunan perumahan perlu diedukasi, jangan hanya membangun rumah, tapi tidak memperhatikan izin dan sistem drainasenya,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Selasa (24/06/2025).
Sebagai anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang disebut telah melakukan penanganan secara bertahap. Ia menilai sistem drainase masih berfungsi, namun kapasitasnya kewalahan akibat kombinasi curah hujan tinggi dan maraknya pengupasan lahan untuk perumahan.
“Kemarin itu hujannya sangat deras dan banyak pengupasan lahan untuk perumahan serta air laut juga sedang pasang, tapi begitu air laut surut air dari darat segera ikut turun mengalir ke laut, itu artinya sistemnya masih bekerja, hanya memang bebannya terlalu besar saat itu,” jelasnya.
Yusuf menyebut, Pemkot tengah menyiapkan solusi jangka panjang dengan membangun bozem atau waduk pengendali banjir seluas 10 hektare. Selain itu, proyek pembangunan saluran drainase baru dari kawasan Jokotole hingga Mufakat juga direncanakan, meski pelaksanaannya dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Pemkot merancang pembangunan bozem seluas 10 hektar dan drainase juga jadi perhatian, mulai dari kawasan Jokotole hingga Mufakat itu direncanakan akan dibangun saluran air, tapi karena dana terbatas, pengerjaannya dilakukan bertahap,” tuturnya.
Ia menegaskan, solusi banjir tidak akan tercapai tanpa kerja sama lintas pihak. Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. “Harapan kami sebagai wakil rakyat dari dapil Balikpapan, mudah-mudahan pembangunan untuk mengatasi banjir segera seperti bozem, sehingga bisa membantu mengurangi terjadinya banjir,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna