JAKARTA – Istana Negara merespons berbagai usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah elemen masyarakat yang meminta penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan tersebut muncul menyusul terjadinya ribuan kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pemerintah tetap melanjutkan program MBG. Meski begitu, ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan di lapangan.
“Pasti tentu didengar ya, memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Juri di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Ia menambahkan bahwa langkah cepat sudah ditempuh pemerintah. “Tentu ini akan jadi masukan yang baik buat pemerintah, tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan, dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar, sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG tetap utuh menjadi program yang baik,” jelasnya.
Menurut Juri, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan mitigasi menyeluruh agar masalah serupa tidak terulang. “Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini, karena program ini kan dibutuhkan oleh anak-anak kita, yang ada di masyarakat kita, sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena ada sesuatu yang tidak pas,” tegasnya.
Di sisi lain, KPAI mendesak agar program MBG dihentikan sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan. Wakil Ketua KPAI Jasra Pustra menyoroti maraknya kasus keracunan, bahkan hingga menimpa anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, seperti sudah tidak bisa ditolerir. Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (21/9/2025).
Jasra juga meminta adanya petugas khusus untuk menangani keracunan pada anak usia dini serta penyediaan peralatan darurat yang sesuai standar.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari mengungkapkan bahwa jumlah korban keracunan MBG telah menembus angka lebih dari 5.000 siswa. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang bervariasi, namun semuanya menunjukkan tren yang sama.
“BGN mencatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September. Kemenkes mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban per 16 September. BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban per 10 September,” papar Qodari. Ia juga mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 5.360 korban, dengan puncak kasus terjadi pada Agustus 2025 di Jawa Barat.
Penyebab keracunan, menurut BPOM, antara lain buruknya higienitas makanan, penyimpanan yang tidak sesuai suhu, serta kontaminasi silang. Qodari menegaskan, “Pemerintah tidak tone deaf. Pak Mensesneg juga sudah merespons, mengakui adanya kasus dan menyampaikan permintaan maaf serta komitmen untuk mengevaluasi program MBG secara menyeluruh.[]
Putri Aulia Maharani