MANILA – Keputusan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memberhentikan Kepala Kepolisian Nasional, Jenderal Nicolas Torre, pada Selasa (26/08/2025), menimbulkan spekulasi politik yang cukup hangat di tengah publik. Langkah ini dianggap mengejutkan, mengingat Torre baru saja diangkat tiga bulan lalu, tepatnya pada Mei 2025.
Nama Torre mencuat dalam beberapa bulan terakhir karena langkah beraninya dalam menegakkan hukum terhadap tokoh-tokoh besar. Ia memimpin operasi penangkapan mantan presiden Rodrigo Duterte atas perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang menuduh Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba berdarah di masa pemerintahannya. Selain itu, Torre juga mengawasi penangkapan pemimpin gereja kontroversial, Apollo Carreon Quiboloy, yang masuk dalam daftar buronan FBI terkait dugaan perdagangan seks anak.
Surat resmi pemberhentian Torre ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Lucas Bersamin. Dalam surat tersebut, Torre diperintahkan segera menyerahkan seluruh dokumen, pekerjaan, dan informasi yang terkait dengan jabatannya. Namun, Bersamin tidak menjelaskan alasan detail mengapa Presiden Marcos mengambil langkah drastis ini.
Jabatan Torre selanjutnya akan diisi oleh pejabat senior Jose Melencio Nartatez Jr. Menariknya, Torre sebelumnya pernah berselisih dengan sejumlah pejabat pemerintah lantaran keputusannya memecat belasan perwira, termasuk Nartatez. Komisi Kepolisian Nasional bahkan memerintahkan pemulihan jabatan para perwira tersebut, meski instruksi itu tidak langsung dijalankan oleh Torre.
Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa ketegangan internal di tubuh kepolisian berperan dalam pemecatan sang jenderal. Namun, Menteri Dalam Negeri Filipina Jonvic Remulla membantah hal tersebut.
“Dia tidak melanggar hukum apa pun, dia tidak didakwa secara pidana atau administratif. Ini hanya pilihan presiden untuk mengambil arah baru bagi kepolisian nasional,” ujar Remulla.
Pernyataan itu tidak sepenuhnya meredam dugaan publik bahwa keputusan Marcos terkait erat dengan dinamika politik pasca-penangkapan Duterte. Apalagi, sejumlah pihak menilai tindakan Torre yang menuruti perintah ICC bisa memunculkan ketegangan politik, mengingat masih adanya simpatisan kuat Duterte di dalam negeri.
“Jika alasan sebenarnya murni politik, maka ini bisa memberi sinyal bahwa Presiden Marcos sedang berhitung ulang soal stabilitas kekuasaan,” ujar seorang pengamat politik lokal.
Meski alasan spesifik tetap menjadi wewenang Presiden, pemecatan Torre memberi pesan bahwa jabatan strategis di Filipina sangat erat dengan arah kebijakan politik nasional. Sementara itu, publik masih menunggu kepastian arah kepemimpinan baru Nartatez di tubuh kepolisian.
Bagi sebagian pihak, langkah ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi pejabat tinggi di Filipina, bahkan ketika mereka dianggap berhasil menjalankan tugas besar. []
Diyan Febriana Citra.