JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menegaskan kepastian kargo base fuel tiba di Jakarta pada Rabu (24/09/2025). Kedatangan pasokan ini diproyeksikan untuk menjamin kebutuhan badan usaha (BU) swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), seperti Shell dan bp, tetap terpenuhi.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang kolaborasi bersama BU swasta agar penyaluran BBM dapat berjalan transparan, terukur, dan sesuai aturan.
“Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” ujarnya.
Pertemuan antara Pertamina dan BU swasta sudah dilakukan dua kali, yakni pada Jumat (19/09/2025) dan Selasa (23/09/2025). Pada pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesiapan membeli produk BBM berbasis base fuel, yaitu bahan bakar yang belum dicampur aditif dan pewarna. Selain itu, disepakati pula penggunaan mekanisme harga secara terbuka (open book) dengan melibatkan pihak independen atau join surveyor untuk memastikan kualitas produk.
Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk menjamin keterbukaan proses bisnis sekaligus kepastian pasokan di lapangan. “Seluruh aspek komersial juga akan dibahas lebih lanjut, dengan penekanan agar mekanisme berada dalam koridor hukum, aturan pemerintah, serta prinsip good corporate governance,” kata Roberth.
Dalam pertemuan kedua, sejumlah perusahaan swasta masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan kantor pusat global masing-masing. Meski begitu, mereka telah menyampaikan komitmen untuk segera mengajukan kebutuhan kuota tambahan.
Pertamina memastikan kargo base fuel yang masuk telah sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Kualitas pasokan juga akan dijaga melalui mekanisme join surveyor. Selanjutnya, Pertamina akan menggelar pertemuan individual dengan masing-masing BU swasta untuk merinci kebutuhan sekaligus menyusun rencana distribusi ke masyarakat.
Langkah ini, menurut Roberth, dijalankan dengan semangat kolaborasi untuk kepentingan pelayanan energi. “Harapan kami adalah segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari BU swasta, sehingga penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan sinergi antara BUMN dan swasta, diharapkan distribusi energi tetap terjaga stabil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. []
Diyan Febriana Citra.