JAKARTA – Gelombang kritik masyarakat yang selama ini ramai di media sosial kini dibawa langsung ke depan pintu parlemen. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #RakyatTagihJanji di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (09/09/2025) pukul 13.00 WIB.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebutkan bahwa ratusan orang akan ambil bagian dalam aksi ini.
“Untuk estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang ya,” kata Bima saat dikonfirmasi, Selasa pagi. Jumlah peserta diperkirakan terus bertambah menjelang siang, karena sebagian massa masih bersiap bergerak dari kampus UI Depok.
Menurut Bima, aksi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa UI. Mereka juga mengundang sejumlah BEM kampus lain serta aliansi ojek online untuk bergabung.
“Sejak kemarin, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” ujarnya.
Aksi kali ini akan menyoroti “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disusun berdasarkan kajian akademis lintas fakultas di UI. Bima menegaskan, hasil kajian ini tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi akan langsung diserahkan ke DPR RI sebagai bahan desakan publik.
“Utamanya di 17 tuntutan dengan landasan kajian akademis yang memadai, kami sudah membagi tiap fakultas dalam pengerjaan kajian tersebut,” jelasnya.
BEM UI menargetkan agar perwakilan DPR hadir menemui massa. “Massa aksi besok (hari ini) akan menunggu dan mendesak agar perwakilan DPR RI yang secara aktif menemui mahasiswa,” lanjut Bima.
Tuntutan tersebut merangkum suara masyarakat yang selama ini terekam di ruang digital. Dari komentar dan unggahan tokoh publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, hingga Cheryl Marella, hingga petisi daring di Change.org yang sudah mendapat puluhan ribu tanda tangan. Bahkan tuntutan dari aksi buruh pada 28 Agustus 2025 lalu turut masuk dalam dokumen ini.
Secara garis besar, 17 Tuntutan Rakyat menekankan penghentian kekerasan aparat dalam aksi protes, transparansi anggaran DPR, hingga jaminan upah layak bagi pekerja dan mitra ojek online. Sementara 8 Agenda Reformasi yang diberi tenggat hingga Agustus 2026 menyoroti perbaikan struktural, mulai dari reformasi partai politik, penguatan KPK, hingga memastikan TNI kembali ke barak.
Aksi hari ini menegaskan upaya mahasiswa mempertemukan aspirasi yang lahir di ruang virtual dengan saluran formal di parlemen. Publik menunggu apakah suara tersebut hanya menjadi seremonial di jalan, atau mampu memaksa wakil rakyat memberikan respons nyata. []
Diyan Febriana Citra.