JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan bergizi (MBG) setelah sebelumnya menutup lebih dari seratus dapur karena melanggar ketentuan keamanan pangan. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil penerima manfaat program MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya tengah meninjau kesiapan 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya sempat ditutup akibat pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Ada 112 yang ditutup, dan persiapan kita lagi cek, katanya sudah ada 12 yang siap untuk dibuka lagi,” ujar Nanik dalam agenda Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Menurut Nanik, setiap dapur penyedia MBG wajib memenuhi sejumlah ketentuan dasar, seperti sterilisasi dapur, ketersediaan instalasi pengolahan air limbah, dan keberadaan tenaga juru masak yang terlatih.
“Kami akan cek, apakah peralatannya dapurnya sudah punya sterilisasi, apakah kemudian mereka sudah punya SDM, syarat itu akan kita lihat,” kata Nanik.
Sebelumnya, BGN menutup 112 SPPG lantaran dinilai berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan bagi penerima manfaat.
“Ada 112 yang sudah ditutup per hari ini. Kalau mereka mau beroperasi lagi, wajib memenuhi semua sertifikasi yang sudah ditetapkan,” ujarnya dalam acara capaian satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Tiga sertifikasi utama menjadi syarat utama sesuai SOP, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal. Selain itu, dapur juga harus memiliki sertifikat air bersih dan fasilitas sesuai petunjuk teknis pemerintah.
“Kemudian, sertifikasi air bersih juga harus dimiliki. Selain itu, dapurnya juga harus sesuai dengan petunjuk teknis, karena masih banyak dapur yang ruang untuk pemorsiannya itu belum pakai pendingin, dan sekarang harus berpendingin, karena kalau tidak, itu berpotensi untuk membuat makanan cepat basi,” jelas Nanik.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian distribusi 1,41 miliar porsi MBG sejak program dimulai pada 6 Januari hingga 20 Oktober 2025.
“Artinya, hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Selama hampir sepuluh bulan berjalan, program ini telah menjangkau sekitar 36,7 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan, pengetatan pengawasan dapur MBG akan terus dilakukan agar mutu gizi yang diberikan tetap aman, higienis, dan berkualitas. []
Diyan Febriana Citra.