JAKARTA – Upaya memperluas cakupan perlindungan sosial melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dimatangkan oleh pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah menyusun pola integrasi kebijakan agar program tersebut dapat menjangkau kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Fokus utama pembahasan berada pada penyelarasan antara program MBG yang dijalankan BGN dengan layanan bantuan sosial yang selama ini telah lebih dulu dikelola Kemensos. Pemerintah menilai bahwa tanpa integrasi yang tepat, potensi tumpang tindih bantuan sangat mungkin terjadi, baik dari sisi pendataan penerima manfaat maupun mekanisme distribusi makanan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program bantuan makanan bagi lansia sebenarnya telah lama berjalan di bawah koordinasi Kemensos, terutama bagi kelompok lansia rentan seperti mereka yang hidup sebatang kara dan berusia lanjut. Oleh karena itu, penyatuan sistem dengan program MBG perlu dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu layanan yang sudah ada, tetapi justru memperkuatnya.
“Ini sebetulnya kan lansia ini sudah biasa, terutama lansia yang sebatang kara di atas 75 tahun, yang sudah biasa diberikan makan dua kali sehari oleh Kementerian Sosial,” kata Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (07/02/2026).
Menurut Dadan, munculnya program MBG membuka peluang untuk memperluas jangkauan bantuan gizi, namun sekaligus menuntut koordinasi lintas lembaga yang lebih solid. Kemensos, kata dia, menginginkan agar program yang sudah berjalan dapat terintegrasi dengan MBG sehingga distribusi bantuan menjadi lebih sistematis, efisien, dan tepat sasaran.
“Nah, kemudian karena sekarang ada Makan Bergizi, Pak Menteri Sosial menginginkan ada integrasi dan kita masih memikirkan mekanismenya,” ujarnya.
Selain soal integrasi program, aspek teknis penyediaan makanan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah masih mengkaji apakah distribusi makanan nantinya akan dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah BGN, atau tetap menggunakan skema yang selama ini dijalankan oleh Kemensos melalui jaringan layanan sosialnya.
“Untuk makanan nanti kita lihat mekanismenya, apakah itu dari Kementerian Sosial atau dari Badan Gizi Nasional. Jadi mekanismenya sedang kita matangkan,” jelasnya.
Di sisi lain, pembagian peran antarinstansi juga mulai diperjelas. Dadan menegaskan bahwa aspek pengasuhan, pendampingan sosial, serta perlindungan lansia tetap menjadi tanggung jawab Kemensos. Sementara itu, BGN akan lebih berfokus pada standar gizi, kualitas makanan, dan sistem pemenuhan kebutuhan nutrisi.
Model kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat efektivitas program MBG, tetapi juga menciptakan sistem bantuan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Lansia dan penyandang disabilitas diposisikan bukan sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai kelompok prioritas dalam kebijakan pembangunan manusia yang berbasis perlindungan sosial dan kesehatan.
Koordinasi lintas kementerian yang tengah dilakukan menjadi bagian dari upaya membangun sistem kesejahteraan sosial yang lebih terstruktur. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program baru yang diluncurkan tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dengan program yang sudah ada, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dengan pendekatan tersebut, integrasi MBG dengan program Kemensos diharapkan mampu menciptakan pola pelayanan terpadu, mulai dari pendataan penerima, distribusi makanan bergizi, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan. Skema ini menjadi fondasi penting bagi penguatan perlindungan sosial nasional, khususnya bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap masalah gizi dan kesejahteraan. []
Diyan Febriana Citra.