JAKARTA – Upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah kembali mendapat sorotan setelah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya pemanfaatan program pelatihan dari Pemerintah Australia. Menurutnya, kesempatan belajar tersebut merupakan momentum berharga bagi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, serta penyusunan kebijakan publik.
Dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments yang digelar di Jakarta, Bima menyampaikan harapannya agar peserta mampu menyerap pengalaman secara maksimal, meskipun program hanya berlangsung dua minggu.
“Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,” ujarnya, Sabtu (06/09/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, yang menegaskan komitmen negaranya mendukung penguatan kapasitas aparatur daerah di Indonesia.
Bima menilai, salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah terletak pada penguatan kapasitas fiskal. Hal itu hanya dapat tercapai bila aparatur memiliki kemampuan teknis dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran yang tepat sasaran. Ia menekankan bahwa pelatihan internasional seperti ini bukan hanya menambah pengetahuan, melainkan juga membuka wawasan baru mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warganya.
Selain aspek fiskal, Bima menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses. Ia mencontohkan, di Australia masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan secara terbuka, bahkan melalui public expose di pusat perbelanjaan.
“Di sana akan melihat menikmati dan mengagumi bagaimana di sana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, bagaimana setiap hierarki dari pemerintahan itu membuka ruang partisipasi untuk warga,” katanya.
Bima juga menyoroti nilai-nilai yang bisa diadopsi, seperti pemenuhan hak penyandang disabilitas, penerapan kesetaraan gender, hingga pembangunan yang inklusif. Menurutnya, aparatur daerah harus melihat pelayanan publik sebagai sarana nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Ia berharap sepulangnya dari Australia, peserta mampu membawa pulang pembelajaran yang relevan dan langsung diterapkan pada persoalan nyata di daerah masing-masing. Dengan begitu, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh aparatur, tetapi juga oleh masyarakat secara luas, termasuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.