JAKARTA – Upaya pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh terus dipercepat pemerintah pusat dan daerah dengan menitikberatkan pada penyediaan hunian layak bagi warga terdampak serta pemulihan layanan dasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) rampung sebelum Ramadhan 2026, agar masyarakat dapat menjalani ibadah dengan kondisi yang lebih aman dan manusiawi.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa progres pembangunan huntara menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam konferensi pers daring pada Selasa (23/12/2025), ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan hunian sementara sebelum pertengahan Februari 2026.
“Pembangunan hunian sementara terus dilakukan. Pengungsian terpadu akan dibangun di beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Dilengkapi layanan kesehatan, layanan psikososial, serta dapur umum,” ujar Abdul, Selasa. “Hunian sementara ditargetkan selesai sebelum pertengahan Februari atau sebelum awal Ramadhan,” sambungnya.
Menurut Abdul, pembangunan huntara tidak hanya difokuskan pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga diarahkan untuk membangun lingkungan pengungsian terpadu yang mendukung pemulihan fisik dan mental penyintas. Fasilitas kesehatan, layanan dukungan psikososial, serta dapur umum menjadi bagian penting dari konsep tersebut agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa transisi.
Secara geografis, pembangunan hunian sementara akan tersebar di sejumlah kabupaten terdampak bencana, yakni Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Pidie. Penentuan lokasi tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan serta jumlah warga yang masih harus mengungsi akibat banjir dan longsor.
Selain pembangunan hunian, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait juga mengintensifkan pembersihan wilayah terdampak. Dukungan personel TNI dan Polri, serta pengerahan alat berat, terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan.
“Pembersihan wilayah terdampak terus dilakukan, termasuk di Aceh Tamiang, dengan mengerahkan personel dan alat secara maksimal,” ujar Abdul.
Pemulihan akses darat menjadi fokus lain yang dinilai krusial, terutama untuk mendukung distribusi logistik dan mobilitas warga. Sejumlah jembatan di jalur penghubung Bireuen–Bener Meriah dilaporkan sudah kembali dapat digunakan. Meski demikian, beberapa ruas jalan di Aceh Tengah dan Bener Meriah masih belum sepenuhnya pulih.
“Beberapa ruas jalan sudah dapat dilewati kendaraan roda dua, namun belum optimal. Pemerintah akan terus mengupayakan agar sebelum akhir Desember jalur tersebut dapat dilalui kendaraan roda empat,” ujar Abdul.
Dari sisi layanan kesehatan, BNPB memastikan sebagian besar fasilitas medis telah kembali beroperasi.
“Dari sisi pelayanan kesehatan, seluruh rumah sakit pemerintah di Aceh telah beroperasi,” ujar Abdul.
Berdasarkan data BNPB, 23 rumah sakit di Aceh sudah beroperasi penuh, sementara satu rumah sakit di Aceh Tamiang masih beroperasi bertahap akibat proses pembersihan sisa material banjir. Selain itu, 288 puskesmas telah kembali melayani masyarakat, meski masih terdapat 19 puskesmas yang belum dapat beroperasi.
Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 35 rumah sakit telah kembali beroperasi, dan di Sumatera Barat sebanyak 29 rumah sakit juga sudah melayani pasien. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh layanan publik pulih secara bertahap, seiring percepatan pembangunan huntara dan pemulihan infrastruktur. []
Diyan Febriana Citra.