JAKARTA – Penurunan angka kemiskinan di Indonesia bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan cerminan dari efektivitas kebijakan yang berbasis pada data dan perencanaan strategis jangka panjang. Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa, atau setara 8,47 persen dari total populasi Indonesia. Angka ini menurun dibandingkan data pada September 2024 yang berada di angka 24,06 juta orang (8,57 persen).
“Dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen. Turun 0,1 persen poin dibandingkan dengan September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/07/2025).
Penurunan ini didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS terhadap 345.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Yang menarik, pelaksanaan survei tahun ini dilakukan pada bulan Februari lebih awal dari jadwal biasanya dengan pertimbangan Ramadan jatuh pada bulan Maret, yang dinilai dapat mengubah pola konsumsi rumah tangga.
“Ramadan dapat memengaruhi kebiasaan konsumsi dan pengeluaran, terutama untuk makanan. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi data, survei dilakukan pada Februari,” jelas Ateng.
Data kemiskinan bukanlah sekadar angka. Lebih dari itu, indikator ini digunakan sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional. BPS menekankan bahwa Susenas memegang peran penting sebagai instrumen pengumpulan data sosial-ekonomi yang mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat secara periodik dan akurat.
“Susenas menghasilkan indikator vital yang akan menjadi dasar evaluasi dan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional,” tambah Ateng.
Indikator yang dihasilkan dari Susenas tidak hanya mencakup angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, tetapi juga rasio gini sebagai pengukur ketimpangan pendapatan serta indeks modal manusia yang menjadi parameter kualitas sumber daya manusia (SDM).
Seluruh indikator tersebut menjadi bagian dari target strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025–2029, yang memprioritaskan penurunan angka kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan mutu SDM Indonesia.
Melalui data yang kredibel dan pemanfaatan hasil survei secara optimal, pemerintah diharapkan mampu menyusun program yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan-tantangan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.