JAKARTA — Meski pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan tren positif, tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pada tahun 2025 tingkat kemiskinan nasional masih tercatat sebesar 8,47 persen.
“Tingkat kemiskinan nasional tahun 2025 masih di angka 8,47 persen,” ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dari angka tersebut, lebih dari separuh warga miskin setara dengan 12,58 juta jiwa berasal dari kawasan pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara desa dan kota masih menjadi isu utama dalam upaya pengentasan kemiskinan nasional.
Selain itu, pemerintah juga mencatat rasio gini berada di angka 0,375, yang menandakan masih adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat. Rasio gini sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di suatu negara.
Cak Imin menambahkan, persoalan kemiskinan kian kompleks karena diikuti dengan tingginya angka pengangguran terdidik. Dari total 7,28 juta pengangguran nasional, sebanyak 4,85 juta orang merupakan lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
Menurutnya, pendekatan yang hanya bertumpu pada bantuan sosial tidak cukup untuk menekan angka kemiskinan. Pemerintah, kata dia, perlu mendorong pemberdayaan masyarakat agar tercipta ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
“Selama ini bantuan sosial memang penting sebagai bantalan. Akan tetapi, pembangunan ekosistem yang menumbuhkan kemandirian dan produktivitas adalah hal yang paling utama,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berdaya, mandiri, dan bermartabat.
“Upaya aktualisasi potensi masyarakat secara berkelanjutan adalah kunci mewujudkan kesejahteraan umum. Kita tidak boleh merasa cukup, tantangan ke depan masih berat dan kompleks,” ujar Cak Imin.
Pemerintah, tambahnya, tengah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan di sektor ekonomi produktif, terutama di pedesaan, guna memperkuat fondasi kemandirian ekonomi masyarakat. Fokus kebijakan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan akses permodalan, serta digitalisasi usaha mikro dan kecil.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap tingkat kemiskinan dapat terus ditekan seiring target menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 6,5 hingga 7,5 persen pada tahun 2026. []
Diyan Febriana Citra.