MOSKOW — Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan, Cho Tae-yong, resmi ditangkap pada Rabu (12/11/2025) atas dugaan keterlibatannya dalam upaya gagal mantan Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer pada akhir 2024.
Penangkapan Cho menambah panjang daftar pejabat tinggi yang terseret dalam kasus politik besar yang mengguncang Negeri Ginseng tersebut. Berdasarkan laporan Yonhap News Agency, Cho diduga telah mengetahui rencana pemberlakuan darurat militer sebelum diumumkan secara publik, namun tidak menyampaikan laporan resmi kepada Majelis Nasional, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selain itu, Cho juga dituduh tidak menindaklanjuti laporan yang diterimanya mengenai rencana penahanan terhadap Lee Jae-myung, pemimpin oposisi kala itu, serta Han Dong-hoon, pemimpin partai berkuasa. Kedua tokoh politik tersebut disebut menjadi target operasi militer di bawah status darurat yang digagas oleh Yoon.
Kasus ini berawal pada 3 Desember 2024, ketika Presiden Yoon secara mengejutkan mengumumkan status darurat militer. Ia beralasan bahwa sejumlah pihak oposisi diduga bersimpati kepada Korea Utara dan merencanakan bentuk “pemberontakan”. Namun, langkah tersebut justru memicu gelombang protes nasional dan kecaman internasional. Pasukan militer bahkan sempat dilaporkan memblokade kompleks parlemen.
Tak lama setelah itu, Majelis Nasional bergerak cepat dengan mencabut status darurat militer hanya beberapa jam setelah diumumkan. Yoon akhirnya mematuhi keputusan parlemen, namun langkah politiknya dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hanya beberapa minggu kemudian, Yoon dimakzulkan oleh parlemen dan resmi dilengserkan dari jabatannya pada akhir Desember 2024.
Kasus hukum terhadap Yoon terus bergulir. Pada 10 Juli 2025, pengadilan di Seoul kembali mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan upaya kudeta konstitusional melalui pemberlakuan darurat militer. Ini menjadi penahanan keduanya setelah sebelumnya ditahan pada Januari 2025, sebelum akhirnya dibebaskan pada Maret karena permohonan perpanjangan penahanan ditolak.
Tak hanya Yoon, istrinya Kim Keon-hee juga ikut terseret. Pada 12 Agustus 2025, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kim atas dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan pengaruh selama menjabat sebagai Ibu Negara.
Penangkapan Cho Tae-yong menandai babak baru penyelidikan terhadap skandal politik terbesar di Korea Selatan dalam satu dekade terakhir. Otoritas hukum menegaskan, proses hukum terhadap seluruh pihak terkait akan dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi politik. []
Diyan Febraiana Citra.