JAKARTA – Aktivitas masyarakat di kawasan Jakarta Pusat diperkirakan mengalami perubahan pola lalu lintas pada Rabu (11/02/2026), menyusul rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto. Kepolisian melalui Polda Metro Jaya telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjaga kelancaran arus kendaraan dan meminimalkan potensi kemacetan yang timbul akibat konsentrasi massa.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh massa dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia. Seiring dengan rencana penyampaian pendapat di muka umum itu, kepolisian mengimbau masyarakat agar menyesuaikan rute perjalanan dan menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI untuk sementara waktu.
“Sehubungan dengan aksi penyampaian pendapat oleh PGM Indonesia di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu, 11 Februari 2026 pukul 09.00 WIB. Kami mengimbau pengguna jalan untuk menghindari kawasan Jl. Gatot Subroto dan kawasan Gedung DPR/MPR RI,” kata TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya, Rabu (11/02/2026).
Imbauan tersebut merupakan bagian dari strategi pengamanan dan pengendalian lalu lintas yang disiapkan aparat kepolisian. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyiapan skema rekayasa lalu lintas, khususnya bagi pengendara yang melintas dari arah timur menuju barat Jakarta. Polisi mengarahkan pengalihan arus melalui kawasan Bendungan Hilir sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan di ruas utama Jalan Gatot Subroto.
Namun demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas tersebut tidak bersifat permanen, melainkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Artinya, perubahan arus kendaraan akan dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi, jumlah massa, serta kondisi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi aksi.
“Penutupan jalan bersifat situasional, sehingga harap mencari rute alternatif dan mematuhi arahan petugas di lapangan,” kata TMC Polda Metro Jaya.
Pendekatan situasional ini dimaksudkan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan, meskipun terdapat kegiatan demonstrasi. Polisi juga mengerahkan personel di sejumlah titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas, memberikan informasi langsung kepada pengguna jalan, serta memastikan keselamatan baik bagi peserta aksi maupun masyarakat umum.
Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dan memperlancar mobilitas warga yang memiliki kepentingan pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas layanan publik lainnya di wilayah Jakarta Pusat. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan aplikasi navigasi digital sebagai panduan mencari jalur alternatif yang lebih lancar.
Aksi demonstrasi oleh PGM Indonesia ini menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi publik di ruang demokrasi. Di sisi lain, pengelolaan lalu lintas menjadi aspek penting agar kegiatan tersebut tidak berdampak luas terhadap aktivitas kota secara keseluruhan. Sinergi antara aparat kepolisian, peserta aksi, dan masyarakat pengguna jalan dinilai menjadi kunci agar kegiatan penyampaian pendapat tetap berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Dengan adanya informasi awal dan imbauan resmi dari kepolisian, masyarakat diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik, mengatur waktu keberangkatan, serta memilih jalur yang lebih aman dan lancar. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari manajemen lalu lintas perkotaan yang adaptif terhadap berbagai kegiatan sosial dan politik di ruang publik. []
Diyan Febriana Citra.