DILI — Gelombang unjuk rasa yang melanda Timor Leste pada Senin (15/09/2025) menjadi sorotan publik karena mencerminkan ketegangan antara kebutuhan rakyat dengan keputusan politik para pejabat. Aksi yang melibatkan sekitar 1.000 orang, mayoritas mahasiswa, pecah di depan kompleks Parlemen Nasional di Dili untuk menolak rencana pengadaan mobil dinas baru bagi anggota parlemen.
Awalnya demonstrasi berjalan damai. Namun, situasi berubah ricuh setelah sekelompok massa melempar batu ke arah gedung parlemen dan merusak beberapa kendaraan di sekitar lokasi. Kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi lantas menembakkan gas air mata. Sedikitnya empat demonstran mengalami luka akibat gas air mata dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
“Kami meminta para anggota parlemen membatalkan pembelian Prado demi perbaikan diri,” ujar Leonito Carvalho, mahasiswa dari Universidade da Paz, di sela-sela aksi. Ia menegaskan, “Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini.”
Rencana pengadaan Toyota Prado untuk 65 anggota parlemen itu sejatinya sudah disetujui sejak tahun lalu. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh, kebijakan tersebut menuai kecaman luas. Data Bank Dunia menyebutkan, lebih dari 40 persen penduduk Timor Leste masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan masalah serius berupa ketimpangan sosial, pengangguran tinggi, serta kasus kekurangan gizi.
Kritik terhadap proyek mobil dinas ini semakin kuat karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tiga partai besar Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor bahkan merilis pernyataan bersama yang mendesak parlemen meninjau ulang keputusan tersebut. “Pembelian ini tidak mencerminkan kepentingan publik,” tulis pernyataan resmi ketiga partai.
Polisi Nasional Timor Leste, melalui pejabatnya Justino Menezes, memastikan akan memanggil koordinator aksi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kericuhan yang terjadi. Namun, di sisi lain, tekanan masyarakat terhadap parlemen semakin menguat agar anggaran negara diprioritaskan bagi kesejahteraan rakyat, bukan fasilitas pejabat.
Aksi di Dili juga menambah daftar panjang gelombang unjuk rasa di berbagai negara yang dipicu isu serupa, mulai dari Indonesia, Nepal, Serbia, hingga Prancis. Meski konteks masing-masing berbeda, benang merahnya adalah ketidakpuasan publik terhadap kebijakan elit yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Timor Leste, negara yang resmi merdeka pada 2002 setelah berpisah dari Indonesia, masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Minimnya diversifikasi ekonomi membuat gejolak politik mudah terpicu ketika kebijakan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari rakyat. []
Diyan Febriana Citra.