JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk membubarkan Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang selama ini berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Desk tersebut resmi dihentikan setelah situasi Karhutla 2025 dinilai terkendali.
Desk Karhutla sebelumnya diluncurkan pada Maret 2025 oleh Menko Polkam saat itu, Budi Gunawan, dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga strategis, mulai dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, hingga Kementerian Lingkungan Hidup. Kehadiran desk ini kala itu dilandasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penanganan Karhutla secara terpadu karena dampaknya meluas, tidak hanya pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan diplomatik akibat asap lintas batas.
Kepastian pembubaran desk diumumkan melalui siaran pers BNPB seusai pertemuan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dengan Menko Polkam Djamari Chaniago di Jakarta, Rabu (24/09/2025). Dalam forum tersebut, disepakati bahwa pengendalian Karhutla selanjutnya akan kembali ditangani oleh kementerian dan lembaga teknis sesuai kewenangan masing-masing.
“Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” ujar Djamari. Ia menegaskan bahwa meski kondisi relatif aman, antisipasi tetap diperlukan agar kebakaran tidak kembali meluas. Menurutnya, sekecil apa pun api harus segera dipadamkan, dan sinergi pusat, daerah, serta peran aktif masyarakat harus terus dijaga sebagai bagian dari ketahanan negara.
Suharyanto sejalan dengan pesan tersebut. Ia mengingatkan bahwa siklus iklim global membawa ancaman baru. “Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” ucapnya. Ia menyoroti pola El Nino yang berulang setiap empat tahun sekali 2015, 2019, 2023 dan diperkirakan kembali terjadi pada 2027, yang bisa memicu kekeringan ekstrem.
Dalam pertemuan itu, Suharyanto juga melaporkan capaian penanganan Karhutla 2025 di enam provinsi prioritas. Menurutnya, kondisi relatif terkendali berkat kombinasi operasi udara, operasi darat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pembakar lahan. Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan agar tidak ada kementerian atau lembaga yang berjalan sendiri.
Selain itu, data bencana 2021–2024 juga dipaparkan. Dari total kejadian, 76 persen didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan cuaca ekstrem. Meski demikian, Karhutla tetap menjadi perhatian utama karena ancamannya sangat luas dan seringkali sulit diprediksi.
Pertemuan ditutup dengan komitmen memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan. Walaupun Desk Karhutla dibubarkan, BNPB bersama kementerian terkait tetap diminta memastikan sistem pencegahan berjalan baik sehingga capaian tahun ini tidak sia-sia. []
Diyan Febriana Citra.