ADVERTORIAL – Sektor kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus didorong menjadi urusan lintas sektor, bukan semata domain Dinas Kesehatan (Dinkes). Gagasan ini ditegaskan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Rabu (12/03/2025).
Dalam forum yang mempertemukan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Dinkes Kukar menekankan pentingnya sinergi dalam merumuskan program kesehatan yang terintegrasi dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, menyoroti perlunya penyelarasan program dan pembagian peran yang jelas antar-OPD, khususnya dalam isu-isu strategis seperti jaminan kesehatan, penanganan stunting, hingga pelayanan ibu dan anak.
“Forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai program-program yang dijalankan bersama OPD lain. Contohnya, dalam hal jaminan kesehatan, Dinas Kesehatan mengelola anggaran untuk iuran BPJS, namun data penerima yang layak dibebaskan dari iuran berada di Dinas Sosial. Ini yang harus kita sinkronkan,” tegasnya.
Kusnandar menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan urusan bersama. Peran aktif dari kecamatan dan OPD lain menjadi kunci efektivitas program, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Kecamatan harus terlibat dalam mobilisasi masyarakat. Sinergi dengan OPD lain dan kecamatan sangat diperlukan,” tambahnya.
Dinkes Kukar sendiri mengemban 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang pelaksanaannya tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, untuk penanganan stunting dan layanan kesehatan ibu hamil, dibutuhkan sinergi erat dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Program Puskesmas Ramah Anak juga menuntut keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Forum ini menjadi wadah penting untuk menyepakati alur kerja dan alokasi peran, agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran. Lebih dari itu, Dinkes Kukar berharap pendekatan kolaboratif ini mampu menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menyatukan program-program ini agar saling mendukung. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa mencapai pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutup Kusnandar.
Dengan arah pembangunan yang semakin terintegrasi, pertemuan lintas OPD semacam ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mengakselerasi reformasi layanan publik, terutama dalam bidang kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna