JAKARTA — Upaya pemberantasan korupsi dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, lembaga antirasuah tersebut memeriksa Direktur Utama PT Mahkota Pratama, Rudy Susanto, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kerja sama usaha dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang terjadi pada periode 2019 hingga 2022.
“Pada Selasa (15/07/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2019–2022,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/07/2025).
Rudy terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.29 WIB. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi detail terkait materi pemeriksaan yang akan digali penyidik dari Rudy Susanto.
Pemeriksaan terhadap Rudy merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus besar yang telah menjerat empat orang tersangka. Mereka adalah Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP; Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan; Muhammad Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan; serta Adjie, pemilik PT Jembatan Nusantara Group.
KPK sebelumnya mengungkap bahwa nilai kerugian negara yang timbul akibat korupsi dalam akuisisi ini mencapai hampir Rp 900 miliar. “Transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara hampir Rp 900 miliar atau sekurang-kurangnya Rp 893.160.000.000,” ungkap Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, pada Februari 2025 lalu.
Perkara ini telah memasuki tahap lanjut, di mana berkas milik tersangka utama Ira Puspadewi telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kamis, 12 Juni 2025. Sidang perkara ini pun dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan aset dan investasi BUMN yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penyelidikan KPK terus dilakukan demi mengungkap peran-peran lain yang mungkin terlibat, termasuk dalam aliran dana dan proses negosiasi akuisisi. []
Diyan Febriana Citra.