PARLEMENTARIA – Wacana pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2025 kembali menjadi topik utama pembahasan publik. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk proyek strategis, terutama perbaikan jalan dan pembangunan bandara. Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imanuel, mengingatkan bahwa pembangunan fisik bukanlah satu-satunya solusi bagi permasalahan di daerah. Distribusi bahan kebutuhan pokok, khususnya di wilayah pedalaman, tetap menjadi tantangan besar yang harus ditangani.
Seusai rapat di ruang E DPRD Kaltim, Selasa (02/09/2025), Ekti menjelaskan bahwa dana tersebut telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Program pembangunan bahkan akan kembali dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026.
“Pembangunan ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan di media. Tahun 2025 saja anggarannya kurang lebih hampir Rp300 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk jalan, dan lebih dari Rp40 miliar untuk bandara. Total pagunya memang hampir Rp300 miliar karena melalui proses tender dan sebagainya. Nantinya, di APBD Murni 2026 program ini juga sudah kembali dimasukkan,” jelasnya.
Meski menyambut positif alokasi tersebut, Ekti menilai masih ada persoalan mendesak di lapangan. Salah satunya terkait jalur distribusi bahan pokok di Mahakam Ulu, daerah perbatasan yang terdiri dari lima kecamatan dengan sekitar 50 kampung. Menurutnya, kondisi geografis membuat transportasi sering terhambat, terutama saat musim kemarau ketika Sungai Mahakam tidak bisa dilalui.
“Kemarin kita sempat khawatir soal distribusi beras dan LPG, terutama di wilayah Long Apari dan Long Pahangai. Kalau musim kemarau, Sungai Mahakam tidak bisa dilalui, sehingga angkutan harus lewat jalur darat. Ongkosnya jauh lebih mahal, dan itu yang membuat harga kebutuhan pokok di sana menjadi langka dan tinggi,” ujarnya.
Ekti menegaskan bahwa masalah ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten dan DPRD setempat. Ia mengingatkan bahwa pihak daerah memiliki tanggung jawab langsung untuk mencari solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus terbebani.
“Perlu diingat, Mahakam Ulu itu hanya punya sekitar 50 kampung dengan lima kecamatan. Yang paling hulu adalah Long Apari dan Long Pahangai. Saya tahu betul kondisi di sana, tetapi tanggung jawab utama tetap berada di tangan Bupati dan DPRD setempat. Mereka yang seharusnya lebih memahami persoalan rumah tangga daerahnya,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, ia mendorong adanya strategi distribusi yang lebih efisien melalui kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan masyarakat di pedalaman tidak lagi kesulitan mendapatkan barang penting seperti beras maupun bahan bakar.
“Apabila distribusi kebutuhan pokok bisa dijamin, maka pembangunan infrastruktur akan semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di pedalaman,” ungkapnya.
Dengan anggaran besar yang digelontorkan, DPRD Kaltim berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. Namun, agar tujuan tersebut benar-benar tercapai, masalah distribusi pangan harus segera ditangani dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat di wilayah terpencil. Tanpa langkah konkret, pembangunan infrastruktur dikhawatirkan hanya akan berdampak di kota-kota besar, sementara daerah pedalaman tetap tertinggal. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna