JAKARTA – Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera kembali menjadi fokus pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera.
Rapat tersebut berlangsung di ruang Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/02/2026). Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa. Kehadiran pimpinan DPR menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target yang telah disepakati.
Dari pihak pemerintah, rapat dihadiri Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauarar Sirait, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Sejumlah pimpinan dan anggota komisi DPR juga tampak mengikuti rapat tersebut.
Dalam pembukaan rapat, Dasco menegaskan bahwa agenda utama pertemuan kali ini adalah mengevaluasi progres penanganan pascabencana di Sumatera, khususnya daerah-daerah yang terdampak paling parah. Ia mengingatkan bahwa pada rapat koordinasi sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menetapkan target ambisius agar roda pemerintahan di daerah terdampak dapat kembali berjalan normal sebelum bulan Ramadan.
“Dalam rapat koordinasi penanganan pasca banjir bandang Aceh tanggal 10 Januari 2026, ada beberapa kesimpulan awal yaitu yang pertama bahwa kita targetkan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan,” kata Dasco.
Ia melanjutkan bahwa pemantauan yang dilakukan DPR menunjukkan adanya perkembangan signifikan di lapangan. “Dan alhamdulillah kita monitor bahwa sudah tinggal sedikit yang masih tersendat jalannya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dasco memaparkan bahwa DPR bersama pemerintah juga memantau proses normalisasi sungai, pemulihan infrastruktur, serta aksesibilitas wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat bencana. Menurutnya, kondisi medan yang berat tidak lagi menjadi penghambat utama bagi upaya pemulihan.
“Walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini,” katanya.
Selain infrastruktur dan akses wilayah, penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga terdampak juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. DPR meminta penjelasan detail mengenai progres pembangunan hunian, termasuk pembersihan lingkungan dan kesiapan fasilitas pendukung bagi masyarakat.
“Kemudian penyediaan hunian yang akan kita dengar hari ini progres kerjanya sampai sejauh mana dan pembersihan lingkungan,” imbuh Dasco.
Rapat ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan percepatan pengambilan keputusan, mengingat pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. DPR menegaskan akan terus mengawal proses tersebut agar masyarakat terdampak, khususnya di Aceh dan wilayah lain di Sumatera, dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal. []
Diyan Febriana Citra.