JAKARTA – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi di tengah meningkatnya volatilitas pasar global kembali memicu sorotan terhadap peran Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menilai situasi tersebut membutuhkan respons kebijakan yang lebih aktif dan adaptif agar stabilitas nilai tukar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap sektor riil dan perekonomian nasional.
Dalam pandangannya, dinamika global yang sarat ketidakpastian tidak dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional semata. Menurut Misbakhun, Bank Indonesia perlu mengedepankan langkah-langkah kebijakan yang bersifat responsif, taktis, dan terukur, terutama dalam menghadapi gejolak pasar keuangan yang berpotensi membentuk persepsi negatif investor.
“Bank Indonesia perlu melakukan intervensi yang lebih agresif namun tetap terukur, baik di pasar valas maupun obligasi. Volatilitas yang dibiarkan terlalu liar akan membentuk sentimen negatif di pasar,” ujar Misbakhun dalam siaran pers, Rabu (04/02/2026).
Ia menekankan bahwa stabilisasi rupiah tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan fluktuasi kurs, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha, investor, serta daya beli masyarakat. Dalam konteks tersebut, peran bank sentral menjadi sangat strategis, bukan hanya sebagai pengendali inflasi, tetapi juga sebagai penyangga stabilitas sistem keuangan nasional.
Misbakhun menilai Bank Indonesia memiliki modal kebijakan yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi tersebut. Cadangan devisa yang dinilai memadai serta kelengkapan instrumen moneter menjadi fondasi penting dalam meredam tekanan eksternal terhadap rupiah. Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi berbagai instrumen kebijakan, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan instrumen pro-pasar lainnya, guna menarik kembali arus modal masuk sekaligus menahan potensi capital outflow.
Di sisi lain, Misbakhun juga menyoroti kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya relatif solid dibandingkan sejumlah negara sekelas. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran, serta neraca perdagangan yang masih mencatat kinerja baik menjadi indikator ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
“Fundamental ekonomi kita tidak rapuh. Di tengah ketidakpastian global yang menekan banyak negara, Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat. Ini modal besar yang harus terus dikapitalisasi, sembari BI meredam gejolak nilai tukar agar tidak mengganggu capaian ekonomi yang sudah berada di jalur yang tepat,” kata Misbakhun.
Sementara itu, tekanan terhadap rupiah tercermin pada pembukaan perdagangan Rabu pagi (04/02/2026). Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat sama-sama melemah. Data Bloomberg pukul 09.21 WIB menunjukkan rupiah berada di level Rp 16.766 per dolar Amerika Serikat, turun 12 poin atau 0,07 persen.
Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pergerakan rupiah masih berada dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan melemah terbatas. Menurutnya, sikap pelaku pasar yang cenderung wait and see dipengaruhi oleh agenda rilis sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan, serta data produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2025 Indonesia yang dijadwalkan diumumkan sehari setelahnya.
“Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi dengan potensi melemah terbatas terhadap dollar AS. Investor cenderung sideline mengantisipasi serentetan data ekonomi penting AS beberapa hari ke depan dan data PDB Q4 Indonesia besok,” ujar Lukman kepada Kompas.com.
Di dalam negeri, tekanan jual di pasar ekuitas juga turut memengaruhi sentimen, sehingga ruang penguatan rupiah masih terbatas. Dalam kondisi tersebut, pergerakan nilai tukar diperkirakan berada dalam kisaran Rp 16.700 hingga Rp 16.850 per dolar AS. Situasi ini menegaskan bahwa stabilitas rupiah tidak hanya ditentukan faktor eksternal, tetapi juga dinamika psikologis pasar domestik yang membutuhkan kepercayaan dan kepastian kebijakan. []
Diyan Febriana Citra.