JAKARTA – Kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, dipenuhi aktivitas pada Selasa (16/09/2025) seiring padatnya agenda rapat di berbagai komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beragam topik strategis mulai dari pertahanan, hukum, pangan, hingga isu ketenagakerjaan dibahas secara paralel sepanjang hari.
Komisi I DPR membuka rangkaian agenda dengan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, membicarakan isu strategis di sektor keamanan nasional. Setelah itu, komisi yang membidangi pertahanan dan luar negeri tersebut juga menjadwalkan pertemuan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) serta rapat internal anggota.
Di sisi lain, Komisi III DPR menggelar rapat pleno pukul 11.00 WIB. Agenda utama adalah pemilihan dan penetapan calon hakim agung serta hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk periode 2025. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme check and balance dalam perekrutan pejabat yudikatif.
Isu perempuan dan regulasi diskriminatif turut menjadi sorotan. Komisi XIII DPR mengundang Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Perempuan, serta Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI) dalam rapat dengar pendapat. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan aturan yang dianggap merugikan hak-hak perempuan pekerja.
Selain itu, Komisi VIII DPR juga melaksanakan rapat kerja sejak pukul 10.00 WIB.
Tidak kalah padat, Komisi IV DPR menjalankan sejumlah rapat dengan tiga kementerian sekaligus, yakni Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan. Agenda yang dibahas terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR. Komisi IV juga mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keahlian DPR untuk meninjau naskah akademik serta rancangan undang-undang (RUU) tentang Pangan dan RUU tentang Kehutanan.
Sementara itu, Komisi V DPR berfokus pada isu desa dan transmigrasi. Mereka mengundang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membahas keberadaan desa maupun kawasan transmigrasi yang berada di dalam kawasan hutan dan taman nasional.
Dalam sektor kebencanaan, Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat Panja Pengawasan BNPB yang membahas persoalan di sektor pertanahan.
Padatnya rapat lintas komisi pada hari ini menunjukkan peran DPR dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, serta representasi masyarakat. Sejumlah isu strategis mulai dari pertahanan negara hingga kesejahteraan rakyat menjadi prioritas pembahasan, menegaskan bahwa kerja parlemen tidak hanya sebatas legislasi, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan publik. []
Diyan Febriana Citra.