JAKARTA – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah berulang kali muncul kasus keracunan massal di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai pengelolaan MBG perlu ditinjau ulang agar lebih aman dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Senin (22/09/2025), Yahya mengusulkan agar pengelolaan menu dan distribusi makanan sebaiknya melibatkan pihak sekolah dan komite. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjamin kualitas dan higienitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” ujar Yahya.
Selama ini, pengadaan dan distribusi makanan MBG dijalankan melalui mitra, seperti yayasan dan UMKM yang ditunjuk sebagai pengelola dapur maupun penyalur makanan. Namun, Yahya menilai sekolah memiliki pemahaman lebih baik mengenai karakter serta selera anak didiknya.
“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” tambahnya.
Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran program ini. Hingga saat ini, realisasi anggaran MBG baru mencapai sekitar 22 persen. Ia mengutip pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebut rendahnya serapan disebabkan masih banyak pihak meragukan pelaksanaan program.
“Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah, sekitar 22 persen,” kata Yahya.
Kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Garut (Jawa Barat), hingga Tual (Maluku), memperkuat argumen DPR bahwa pengelolaan MBG membutuhkan perubahan mendasar. Di Banggai Kepulauan, tercatat 251 pelajar dari berbagai sekolah harus mendapatkan perawatan medis setelah menyantap makanan MBG. Sementara di Tual, belasan siswa SD mengalami mual dan pusing hingga dilarikan ke rumah sakit. Di Garut, ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA juga mengalami gejala serupa.
Yahya menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Ia mendesak BGN segera memperbaiki mekanisme pelaporan, membuka kanal pengaduan publik, dan mengevaluasi mitra penyedia layanan.
“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Meski begitu, ia menambahkan kerja sama dengan pihak ketiga tidak serta-merta dihentikan. Yayasan dan UMKM yang sudah terlibat tetap dapat melanjutkan tugasnya sambil memperbaiki standar kebersihan dan keamanan makanan.
Usulan DPR ini diharapkan menjadi langkah perbaikan agar program unggulan Presiden Prabowo tersebut benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia, tanpa dibayangi risiko keracunan. []
Diyan Febriana Citra.