PARLEMENTARIA – Potensi pemotongan dan penundaan dana dari pusat memunculkan kekhawatiran terhadap kelanjutan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi agar proyek vital, terutama pembangunan jalan, tetap berlanjut. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, seusai rapat kerja bersama mitra di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025), menyampaikan bahwa belum ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai besaran efisiensi. Namun, pihaknya akan tetap menjalankan program pembangunan sembari menunggu kepastian APBN.
“Mengenai efisiensi anggaran, sampai saat ini besarannya belum ditetapkan undang-undang. Apakah nanti dalam bentuk penundaan bantuan keuangan pusat atau pemotongan, kita masih menunggu keputusan APBN. Jadi sementara ini kita tetap berjalan, sambil menunggu keputusan dari pusat. Kalau misalnya ada pengurangan atau penundaan dana transfer dari pusat, barulah akan kita sesuaikan,” katanya.
Menurut Abdulloh, isu krusial yang mengemuka adalah terkait proyek pembangunan jalan. Dinas PUPR Kaltim sebelumnya menyebut ada dua proyek yang mungkin terdampak. Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak akan membiarkan pembangunan terhenti sepenuhnya.
“Semangat DPRD adalah pembangunan tetap dilanjutkan, tidak boleh dihentikan total. Memang sampai hari ini keputusan resmi mengenai pengurangan anggaran belum ada, jadi kita belum tahu seberapa besar pengurangannya. Setelah ada kejelasan, barulah kita sesuaikan dengan program-program yang ada,” tegasnya.
Dalam kondisi ketidakpastian anggaran, DPRD menilai pentingnya strategi bertahap. Jika target pembangunan jalan sepanjang 100 kilometer sulit diwujudkan sekaligus, realisasi bisa dimulai dengan 25 atau 50 kilometer terlebih dahulu.
“Kami tidak ingin ada yang dikorbankan. Pembangunan harus tetap berjalan meskipun bertahap. Yang penting ada progres nyata dan masyarakat melihat kinerja pemerintah provinsi, baik DPRD maupun eksekutif,” tuturnya.
Abdulloh menekankan bahwa kolaborasi erat antara DPRD dan pemerintah provinsi akan menjadi kunci. Dengan langkah adaptif, DPRD yakin pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna