PARLEMENTARIA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial dan direncanakan berjalan di Kota Samarinda terancam mundur pelaksanaannya. Ancaman ini muncul lantaran fasilitas pendukung di lokasi yang telah ditunjuk belum memadai untuk menunjang kegiatan belajar.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya setelah meninjau kondisi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang dipilih sebagai pusat kegiatan. Menurutnya, hingga akhir Juli ini, BPMP hanya memiliki bangunan fisik tanpa kelengkapan dasar seperti tempat tidur, meja belajar, maupun peralatan penunjang lainnya.
“Ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai program nasional yang merupakan perintah Presiden melalui Kementerian Sosial justru batal dilaksanakan di Samarinda karena kita di daerah tidak siap. Kami harap pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap hal ini,” tegas Darlis, Rabu (30/7/2025).
Darlis memperingatkan, jika keterlambatan persiapan ini tidak segera diatasi, bukan mustahil Kementerian Sosial memutuskan memindahkan pelaksanaan program ke daerah lain yang lebih siap. Hal ini tentu akan merugikan Samarinda yang telah mendapat kesempatan emas menjadi tuan rumah program pendidikan gratis ini.
“Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan Samarinda ini malah ditarik kembali Kementerian Sosial karena ketidaksiapan kita. Kalau sudah dipilih tapi tidak ada persiapan, tentu ini sangat disayangkan. Kita bisa rugi besar,” ujarnya.
Informasi yang diterimanya, pekerjaan renovasi fasilitas BPMP baru akan dimulai minggu depan. Kondisi ini dianggap menunjukkan lemahnya antisipasi dari pihak terkait. Padahal, Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sendiri yang akan kehilangan manfaat besar. Sekolah ini gratis, tanpa membebani APBD, dan pembinaannya dari Kementerian Sosial. Tapi malah kesannya tidak diseriusi,” tambahnya.
Menurut Darlis, Pemprov Kaltim harus segera membangun koordinasi lintas instansi agar persiapan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia meminta Dinas Sosial bersama perangkat daerah lain berperan aktif memenuhi seluruh kebutuhan teknis maupun administratif.
“Kami minta agar semua pihak di lingkungan Pemprov Kaltim saling bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi,” tegasnya.
Darlis menambahkan, Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Samarinda. Dengan sifatnya yang gratis dan inklusif, program ini dapat membuka peluang bagi masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.
Sebagai langkah pengawasan, Komisi IV DPRD Kaltim akan menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait. Forum ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung siap digunakan sebelum program dimulai. “Rapat ini diharap menjadi momentum agar memastikan semuanya siap. Tidak hanya gedung, tetapi seluruh sarana dan prasarana pendukung harus benar-benar tersedia,” katanya.
DPRD menilai, kesempatan untuk menjadi tuan rumah program nasional seperti ini jarang datang. Jika persiapan berjalan baik, Samarinda dapat menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah lain.
Di sisi lain, keterlambatan atau kegagalan menyiapkan fasilitas akan berdampak negatif pada citra daerah di mata pemerintah pusat, sekaligus merugikan masyarakat yang menaruh harapan besar pada pendidikan gratis ini.
Di tengah kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi di Kaltim, Sekolah Rakyat dinilai mampu menjadi solusi pemerataan. Program ini dirancang tidak hanya untuk menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan pembinaan sosial bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Darlis menegaskan, Pemprov Kaltim tidak boleh menyia-nyiakan peluang ini. Ia berharap seluruh pihak segera bergerak cepat agar target waktu pelaksanaan dapat terpenuhi sesuai rencana Kementerian Sosial. “Kalau kita tidak siap, peluang ini bisa hilang. Kita harus buktikan bahwa Samarinda layak dan mampu menjadi pelaksana program ini,” pungkasnya. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna