PARLEMENTARIA – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat sektor pendidikan dan sosial mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Sejumlah kebijakan yang baru saja digulirkan dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapat sentuhan langsung dari program pembangunan.
Salah satu bentuk dukungan datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, terhadap program insentif bulanan bagi tenaga pendidik nonpemerintah. Ia menilai pemberian insentif sebesar Rp500 ribu per bulan untuk guru swasta, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Madrasah Aliyah, sebagai langkah positif yang patut diapresiasi. “Ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi bentuk pengakuan negara terhadap peran guru swasta yang selama ini terkesan terabaikan,” ujar Salehuddin, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, insentif ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga memberikan pengaruh psikologis positif bagi para guru swasta. Ia membandingkan posisi mereka dengan guru negeri yang telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan pegawai.
“Guru negeri sudah punya gaji tetap, tunjangan profesi, hingga TPP. Tapi guru swasta sering bekerja dalam keterbatasan. Kebijakan ini menjadi upaya awal menuju keadilan kesejahteraan,” lanjutnya.
Meski mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim, Salehuddin mengingatkan agar program ini tidak berhenti sebagai kebijakan sementara yang bersifat populis. Ia mendesak agar keberlanjutan insentif ini dijamin melalui perencanaan anggaran yang matang, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. “Jangan cuma jadi program sesaat yang populis. Harus ada keberlanjutan dan perluasan penerima manfaat,” tegasnya.
Dukungan serupa terhadap kebijakan sosial Pemprov Kaltim juga datang dari Komisi II DPRD Kaltim. Program Gratispol (Gerakan Ibadah Sosial dan Religi Politik) serta Jospol (Jaminan Operasional Sosial dan Keagamaan) yang diluncurkan pada 25 Juni 2025 di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda, dinilai memberi manfaat nyata bagi kelompok masyarakat marjinal dan penjaga nilai-nilai spiritual.
Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menegaskan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Pemprov terhadap para pelaku sosial-keagamaan di daerah.
“Program umrah dan perjalanan religi bagi marbot dan petugas rumah ibadah dalam skema Gratispol, serta dukungan terhadap guru agama melalui Jospol, adalah bentuk penghargaan terhadap penjaga nilai-nilai spiritual masyarakat,” jelas Firnadi.
Ia menilai keberhasilan program ini merupakan hasil keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan janji-janji kampanye secara cepat. Namun, ia mengingatkan bahwa kelanjutan program akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menjaga dan meningkatkan pendapatan.
“Kalau PAD kita terus tumbuh, maka ruang fiskal untuk program sosial seperti ini juga akan semakin besar. Artinya, makin banyak masyarakat yang bisa kita bantu,” ujarnya.
Baik Salehuddin maupun Firnadi menilai, keberhasilan program insentif guru swasta dan bantuan sosial-keagamaan memerlukan komitmen jangka panjang. DPRD Kaltim pun berjanji akan mengawal kebijakan ini agar tidak hanya berhenti pada tahap peluncuran.
Langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim dinilai telah membuka pintu menuju pemerataan kesejahteraan, khususnya di sektor pendidikan dan penguatan sosial. Meski demikian, DPRD meminta agar evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok yang tepat sasaran.
Dengan dukungan penuh legislatif dan manajemen fiskal yang baik, program-program ini diharapkan mampu menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan di Kaltim secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek yang berakhir setelah satu periode pemerintahan. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna