JAKARTA — Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo akan segera memanggil anggota DPRD, Wahyudin Moridu, setelah pernyataannya dalam sebuah video viral memicu kegaduhan publik. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik itu, sosok yang diduga Wahyudin melontarkan kalimat kontroversial dengan mengaku merampok uang negara.
Anggota BK DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menegaskan langkah cepat akan diambil untuk menjaga marwah lembaga legislatif. “Kami dari BK DPRD Provinsi Gorontalo akan memanggil yang bersangkutan pada Senin (22/09/2025), dan melakukan penyelidikan terkait video yang telah memicu perhatian publik tersebut,” ujar Umar, Sabtu (20/09/2025).
Umar mengakui dirinya secara pribadi sudah menonton video tersebut. Ia bersama anggota BK lainnya langsung melakukan koordinasi agar kasus ini tidak berlarut-larut. Ia menambahkan, mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etik di DPRD biasanya berawal dari laporan resmi masyarakat. Namun, BK juga diberi kewenangan untuk bertindak proaktif tanpa menunggu aduan.
“Dalam tata tertib DPRD, kami diberi ruang untuk bertindak proaktif. Kami akan memanfaatkan ketentuan tersebut agar masalah ini bisa cepat diselesaikan,” jelas Umar.
Kasus ini menuai sorotan luas di media sosial. Video yang beredar memperlihatkan seorang pria, diduga legislator berinisial WM, melontarkan kalimat yang menyinggung praktik penyalahgunaan uang negara. Ucapannya langsung memancing kemarahan warganet karena dinilai merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
Sejumlah pihak mendesak agar DPRD tidak hanya berhenti pada pemanggilan, tetapi juga menindaklanjuti dengan sanksi tegas jika terbukti melanggar kode etik. Publik menilai sikap seperti itu mencederai integritas lembaga perwakilan yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, pemanggilan ini menjadi ujian bagi Badan Kehormatan dalam menunjukkan perannya sebagai penjaga disiplin anggota dewan. Jika penanganan kasus dianggap lamban atau tidak serius, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD berpotensi semakin tergerus.
Proses pemeriksaan yang akan dilakukan BK pada Senin mendatang diperkirakan menjadi sorotan, tidak hanya bagi warga Gorontalo tetapi juga secara nasional. Hal ini karena isu penyalahgunaan uang negara selalu menjadi perhatian publik, terlebih ketika melibatkan pejabat yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum di depan masyarakat.
Dengan momentum ini, DPRD Provinsi Gorontalo dihadapkan pada tugas penting, membuktikan bahwa lembaga legislatif tidak menoleransi sikap dan ucapan yang mencoreng etika politik. Hasil penyelidikan BK nanti akan menjadi tolak ukur komitmen DPRD dalam menjaga kredibilitas dan integritasnya. []
Diyan Febriana Citra.