PARLEMENTARIA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Husin Djufri, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Kaltim yang mendisposisikan pembangunan jalur baru penghubung antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Berau. Jalur ini dinilai penting karena melewati kawasan permukiman masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Kami sangat menapresiasi jalur baru atau jalan alternatif tersebut. Kalau dulu mau ke kota harus memutar jauh, bisa selisih empat sampai lima jam perjalanan. Dengan adanya jalan alternatif ini, biaya transportasi jadi lebih hemat, hasil pertanian dan perikanan lebih mudah dipasarkan,” ujar Husin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/8/2025).
Menurut Husin, kehadiran jalur baru ini akan memberikan dampak besar bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Talisayan, Biatan, Biduk-biduk, hingga Tabalar. Akses jalan yang sebelumnya hanya berupa jalan berbatu dan sulit dilalui, kini berpotensi menjadi jalur utama menuju Samarinda, Balikpapan, bahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Begitu jalan akses dibuka, kehidupan mereka langsung berubah. Semua hasil alam lebih mudah dibawa keluar dengan biaya lebih rendah,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kutim, Berau, dan Bontang tersebut.
Lebih lanjut, Husin menilai jalur alternatif Kutim–Berau tidak hanya menopang aktivitas ekonomi, tetapi juga diyakini mampu mendorong perkembangan sektor pariwisata. Sejumlah destinasi unggulan di Berau, seperti kawasan wisata Biduk-biduk, Pulau Kaniungan, air terjun, hingga danau-danau eksotis, diperkirakan akan semakin ramai dikunjungi setelah akses jalan dibenahi.
“Wisata di Berau itu luar biasa. Meskipun jalannya rusak saja pengunjung tetap berdatangan. Apalagi kalau akses sudah bagus, pasti dampaknya besar sekali bagi masyarakat, baik dari sektor wisata maupun perikanan,” tuturnya.
Mengenai kendala pembebasan lahan, Husin menegaskan tidak ada masalah yang berarti. Ia menyebut camat dan kepala desa setempat sudah memastikan bahwa lahan yang dilewati jalur ini tidak menimbulkan persoalan biaya. Bahkan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang wilayahnya dilintasi turut memberikan dukungan.
“Jalan perusahaan yang saat ini masih berupa tanah juga akan ditingkatkan kualitasnya. Pihak pemerintah provinsi sudah diperintahkan gubernur untuk berkoordinasi dengan perusahaan, termasuk membuka ruang kerja sama dalam bentuk CSR,” tambah Husin.
Dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan swasta, DPRD Kaltim optimistis pembangunan jalan alternatif Kutim–Berau segera terealisasi. Kehadiran jalur ini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal secara signifikan. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna