PARLEMENTARIA — Konektivitas wilayah kembali menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kalimantan Timur (Kaltim). Minimnya infrastruktur jalan yang representatif dinilai menjadi hambatan utama dalam pengembangan destinasi unggulan di berbagai kabupaten dan kota di wilayah ini. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Subandi, pada Rabu (05/06/2025).
Menurutnya, ketimpangan akses darat di sejumlah daerah menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan sektor pariwisata. Ia mencontohkan Kabupaten Berau yang dikenal memiliki kekayaan alam luar biasa, seperti Kepulauan Derawan dan Pulau Maratua, namun masih belum optimal dikembangkan akibat terbatasnya aksesibilitas. “Berau itu luar biasa potensinya. Tapi kalau aksesnya susah, wisatawan akan berpikir dua kali untuk datang,” ujar Subandi. Ia menambahkan, perjalanan darat menuju Berau dari kota-kota besar di Kaltim bisa memakan waktu antara 15 hingga 20 jam, kondisi yang dinilai sangat tidak ideal untuk mengembangkan destinasi wisata kelas dunia.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat Kaltim kalah bersaing dengan daerah lain yang telah memiliki infrastruktur pariwisata yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, Komisi III DPRD Kaltim kini tengah mendorong percepatan pembangunan jalan serta infrastruktur pendukung lainnya sebagai langkah strategis.
Langkah konkret telah dilakukan, salah satunya dengan mengusulkan alokasi anggaran besar dalam tahun anggaran berjalan. Subandi menyebut hal itu merupakan bentuk komitmen politik DPRD Kaltim dalam mempercepat pembangunan akses menuju kawasan strategis pariwisata dan ekonomi. “Kalau akses lancar, turis makin banyak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, dan ekonomi daerah pun terdongkrak. Ini win-win solution,” tegasnya.
Namun, Subandi juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor wisata. Infrastruktur yang memadai diyakininya mampu mempercepat distribusi barang dan jasa, memangkas biaya logistik, serta membuka peluang investasi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari agenda besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Kaltim disebut telah menjadikan sektor infrastruktur dan pariwisata sebagai dua pilar utama pembangunan daerah. “Pemprov sangat serius. Targetnya, sampai masa jabatan pertama gubernur selesai di 2022, infrastruktur di seluruh Kaltim sudah jauh lebih baik,” ujar Subandi, mengutip kembali arah kebijakan sebelumnya yang masih menjadi rujukan pembangunan saat ini.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa upaya DPRD dalam memperjuangkan pembangunan akses jalan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tujuan utamanya adalah membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah terpencil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan mobilitas masyarakat secara lebih merata.
Dalam jangka panjang, konektivitas wilayah di Kaltim diharapkan mampu menjadi pemicu integrasi pembangunan lintas sektor. Hal ini menjadi sangat penting mengingat posisi strategis Kaltim sebagai lokasi utama Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut tersedianya infrastruktur berstandar nasional.
Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembangunan infrastruktur kini tidak lagi dipandang sebatas proyek fisik semata, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk pertumbuhan daerah. Jika konektivitas terus membaik, Kaltim memiliki potensi besar menjadi etalase pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna