PARLEMENTARIA – Masalah banjir yang terus menghantui Kota Samarinda dinilai tidak lagi dapat diatasi dengan cara reaktif atau parsial. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera beralih pada strategi penanganan yang sistematis, terintegrasi, dan menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, banjir di Samarinda tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat lemahnya pengendalian aliran air dari hulu, buruknya kapasitas tampung sungai, serta minimnya infrastruktur pengendali banjir.
“Kalau kita tidak mulai sekarang, lima sampai sepuluh tahun ke depan banjir bisa makin parah, dan saat itu solusinya mungkin sudah tidak ada. Sekarang masih ada solusi, tinggal kemauan politik dan eksekusi teknisnya saja,” tegas Subandi, Senin (14/7/2025) di Gedung DPRD Kaltim.
Subandi menilai ada dua langkah mendesak yang wajib menjadi prioritas: pembangunan bendungan pengendali (bendali) di hulu Sungai Karangmumus dan pengerukan total Waduk Benanga.
Lokasi bendali yang diusulkan berada di kawasan atas Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto), tepatnya di wilayah Sungai Siring, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kawasan inilah sebagian besar aliran air menuju Sungai Karangmumus yang melintasi Samarinda.
Tanpa pengendalian dari hulu, kata Subandi, daya tampung sungai di tengah kota tidak akan mampu menahan limpasan air saat hujan lebat. “Pemerintah provinsi harus menjadi motor penggerak agar pembangunan pengendali banjir ini bisa tersinergi antarwilayah. Ini tidak bisa ditangani oleh satu daerah saja, karena sistem hidrologi kita melintasi batas administrasi,” tegasnya.
Sedangkan Waduk Benanga, lanjutnya, kini menghadapi sedimentasi parah yang drastis mengurangi kapasitas tampung. Saat hujan deras, waduk tak lagi mampu menampung limpasan air, sehingga banjir lebih mudah meluas hingga ke kawasan pemukiman.
Subandi mengingatkan bahwa penanganan banjir selama ini masih bersifat darurat, dilakukan hanya ketika banjir sudah terjadi. Pola seperti ini, menurutnya, tidak akan pernah memberikan solusi jangka panjang. “Kalau kita hanya tambal sulam, hasilnya juga akan begitu-begitu saja. Harus ada langkah sistematik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap dua proyek strategis ini dapat masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, baik melalui anggaran provinsi maupun dukungan dana dari pemerintah pusat.
Selain bendali dan pengerukan waduk, Subandi juga menekankan perlunya membangun kolam retensi, folder, embung, jaringan drainase baru, dan pompa air di titik-titik rawan banjir.
Tidak hanya fokus pada hulu, Subandi juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur drainase di kawasan perkotaan. Ia mengingatkan bahwa air hujan yang turun di pusat kota harus segera terbuang keluar agar tidak menimbulkan genangan yang bertahan lama.
“Dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, Samarinda sudah masuk titik kritis. Ini bukan lagi soal perencanaan, tapi soal bertahan hidup dari bencana yang bisa datang sewaktu-waktu,” pungkasnya.
Subandi menilai bahwa jika Pemprov Kaltim mampu menggerakkan koordinasi lintas kabupaten/kota serta memanfaatkan dukungan pusat, maka penanganan banjir dapat berjalan terarah dan berkesinambungan. Dengan begitu, Samarinda tidak lagi terjebak dalam siklus tahunan banjir yang menguras sumber daya dan merugikan masyarakat. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna